METROPOLITAN – DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tengah membahas Ran­cangan APBD 2022. Para wakil rakyat itu meminta Pemkab Bogor membuat skala prioritas belanja agar anggaran tidak defisit. Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, mengatakan, pada pembahasan awal, defisit ang­garan mulanya mencapai sekitar Rp1 triliun lebih. Namun seiring pembahasan, defisit terus berkurang hingga kini di posisi sekitar Rp900 miliar. “Awalnya Rp1 triliun (defisit) kita, sampai pemba­hasan dua hari sudah merasionalisasikan anggaran hingga tinggal Rp900 miliar,” ujar Rudy, Rabu (17/11). Menurutnya, masih ada waktu untuk mengejar defisit tersebut. Ia pun meminta Pemkab Bogor melalui dinas-dinas membuat skala priori­tas 1-10 agar kegiatan yang akan dijalankan pada 2022 benar-benar yang penting, sehingga tidak ada pembo­rosan anggaran. “Pembahasan APBD akan mulai lagi Senin depan. Pembahasan hampir selesai. Kita sudah bisa menutup defisit dengan re­lokasi beberapa program, sambil menunggu jelang akhir tahun anggaran-anggaran, apalagi yang masuk sehingga finalisasi kita pas kan di akhir tahun,” ujarnya. “Kita minta dibikin ranking 1-10. Intinya jangan keluar dari RPJMD. Jadi ada skala prioritasnya, misal ranking 1-5 itu sangat penting, nomor 6-10 ditunda dulu. Jadi ada skala prioritasnya. Pembaha­san RAPBD 2022 ini akan mulai lagi Senin depan, sam­bil menunggu jelang akhir tahun anggaran-anggaran apalagi yang masuk, sehing­ga finalisasi kita pas kan di akhir tahun,” sambungnya. Jika dalam rasionalisasi ma­sih ada defisit anggaran, Rudy mengaku ada dua lang­kah yang harus dijalankan. Pertama, menggenjot penda­patan daerah dari sektor-sektor yang belum maksimal. Kedua, mengurangi belanja sehingga neracanya seimbang. “Kita memaksimalkan penda­patan untuk naik dan belan­ja turun, jadi imbang. Yang unik itu kita pembahasan di September–Oktober, nah No­vember–Desember itu ter­nyata ekonomi mulai hidup. Dari sektor pendapatan juga kita akan evaluasi kembali, ada peningkatan atau nggak,” tandas Rudy. (fin/eka/py)