METROPOLITAN – Dengan biaya Rp32 miliar, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mela­njutkan revitalisasi Masjid Agung pada tahun anggaran 2021. Sayangnya, progres pe­kerjaan tidak berjalan mulus lantaran dipastikan bakal ada keterlambatan hingga sanksi denda kepada kontraktor. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah. Ia mengaku sudah melaku­kan monitoring dan survei ke lokasi, beberapa hari lalu. Hasilnya, pelaksana bakal didenda kurang lebih Rp1,5 miliar karena akan ada keter­lambatan 50 hari kerja atau lebih dari dua bulan sejak tenggat akhir kontrak. “Masjid Agung sudah kita monitor. Sebelum saya ke sana, mulai dari konsultan pengawas, konsultan peren­cana, kontraktor, PPK dan Inspektorat sudah rembukan. Melihat pertimbangan ba­nyak hal yang ada sekarang, pilihannya menambah (per­panjangan waktu kerja, red),” katanya saat ditemui Metro­politan di Stasiun Bogor, Se­lasa (21/12). Menurutnya, hal itu diper­bolehkan dalam aturan peng­adaan barang jasa, yakni adendum atau perpanjangan 50 hari kerja. “Konsekuensinya adalah kontraktor didenda satu per mil per hari sampai 5 persen. Jadi, kira-kira kurang lebih kena denda Rp1,5 mi­liar totalnya, sampai 50 hari kerja perpanjangan,” jelas Syarifah. Ia menambahkan, penyedia jasa sudah menandatangani berita acara menyetujui den­da itu. Secara umum persen­tase progres pembangunan Masjid Agung hingga per­tengahan Desember ini baru menyentuh 60 persen. Mantan kepala Bappedalit­bang Kabupaten Bogor juga tidak menampik adanya kemungkinan bentuk sanksi lain selain denda, yakni mem-blacklist kontraktor jika saat perpanjangan nanti, peker­jaan tak juga rampung. “Memang di dalam keten­tuannya itu ada denda. Ka­lau misalnya nanti dia (kontraktor,red) tidak bisa selesai, mungkin itu diper­timbangkan ya. Makanya kita ingatkan. Harus selesai bayar denda. Kalau misalnya tidak selesai juga, maka itu bisa di-blacklist kalau tidak selesai dalam 50 hari itu,” tuntas Syarifah. (ryn/eka/py)