Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memasukkan enam penyedia jasa atau kontraktor dalam daftar hitam (blacklist) pada Lembaga Kebijakan Peng­adaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) lantaran wanprestasi saat mengerja­kan proyek-proyek di Kabupaten Bogor pada 2021. ”DARI 42 kegiatan tahun lalu, ada enam yang kita blacklist. Lima proyek milik Dinas Pendidikan dan satu proyek milik Dinas Pemuda dan Olahraga. Kita blacklist karena pekerjaannya tidak selesai dan tidak sesuai,” ujar Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, Selasa (18/1). Menurutnya, keputusan blacklist tersebut akan men­jadi sebuah pengalaman bagi Pemkab Bogor. Di ma­na pada pelaksanaan kegia­tan 2022, seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) harus mengedepan­kan perencanaan terinte­grasi dengan lintas dinas guna meminimalisasi ter­jadinya kegiatan pembangu­nan yang mangkrak. “Deteksinya harus dari awal, tidak ada lagi alasan karena akses jalan, mobilitas barang terkendala dan tertunda ka­rena cuaca hujan. Kita tidak boleh menerima alasan be­gitu saja dari pihak ketiga. Jika alasannya tidak rasional, kita tidak terima. Kalau ra­sional alasannya, misalnya tanahnya labil, tapi kalau masalah hujan, mobilisasi barang, perubahan desain, kita tidak akan terima,” tegas Iwan. Tak hanya itu, ia juga me­minta para pemenang tender berkoordinasi dan melihat langsung ke lokasi pembangu­nan, jangan sampai pas me­nang alasannya akses jalan. Kemudian budayakan mem­buat Detail Engineering De­sign (DED) dengan clear dan clean, termasuk akses jalan. ”Pembuatan DED tidak bisa sembarangan. Harus jelas lokasinya. Jangan sam­pai belum ada tanah dan lokasinya sudah bikin DED. Kita harus berani blacklist pihak ketiga yang kinerjanya tidak baik. PT-nya kita black­list, kemudian SDM-nya kita identifikasi. Harus ada catatan kaki, baik yang ber­prestasi maupun yang ber­masalah, integrasikan dengan ULP dan perangkat daerah, jangan sampai mereka me­nang tender lagi,” bebernya. Selain itu, Iwan meminta ada tim Pemkab Bogor yang bertugas melancarkan ke­giatan pembangunan di Kabupaten Bogor. Di anta­ranya seperti Bantuan Hu­kum, Tata Bangunan, ter­masuk Satpol PP, untuk meminimalisasi gangguan keamanan. “Jadi, Pemkab Bogor melalui dinas terkait fokus pada pembangunan. Ini penting agar program kerja pemkab bisa berjalan semestinya tanpa ada gang­guan apa pun,” pungkasnya. (mam/py)