METROPOLITAN – Usai menjadi perhatian banyak pihak, Satreskrim Polres Bo­gor langsung bergerak meny­elidiki kasus telur busuk dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang terjadi di bebe­rapa wilayah Kabupaten Bo­gor. Kasatreskrim Polres Bogor, AKP Siswo Tarigan, menga­takan, pihaknya sudah menge­cek ke lokasi ditemukannya telur busuk oleh masyarakat penerima paket bansos serta memeriksa masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM). “Ada tim gabungan yang sudah datang ke lokasi untuk mengecek bansos telur busuk. Tim gabungan itu dari Polda Jawa Barat, Polres Bogor, Ke­mensos dan lainnya,” kata Siswo. Ketika di lokasi Desa Karang­tengah, Kecamatan Babakan­madang, Siswo mengaku tidak menemukan bansos atau telur busuk yang sebelumnya sempat menjadi perhatian banyak pihak. Sebab, agen atau suplier telah mengganti­nya dengan paket bansos yang baru. “Ketika dicek sudah tidak ada bansos telur busuknya, karena sudah di­ganti agennya. Tapi, kita tetap akan menyelidiki terkait pen­distribusian bansos itu,” pa­parnya. Meski begitu, Siswo menga­ku tak ingin menghambat pendistribusian bansos dengan adanya persoalan telur busuk ini. Dengan adanya persoalan tersebut, tak serta merta men­ghilangkan persoalan yang terjadi. Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Sus­manto, meminta aparat ber­wenang menindaklanjuti informasi temuan bantuan berupa telur busuk pada penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Bogor. Jika dite­mukan unsur kesengajaan, kasus tersebut harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. ”Terkait BPNT isi sembako kurang layak, kita minta aparat berwenang mela­kukan penyelidikan, apakah ada unsur kelalaian atau ke­sengajaan,” ujar Rudy, Senin (31/2). Rudy juga meminta apabila hasil penyelidikan ditemukan unsur ketidaksengajaan ka­rena jumlah yang disalurkan banyak dan penyedia jasa sudah menggantinya saat itu juga, maka harus dijadikan pelajaran bersama. “Tapi kalau ada unsur kela­laian, diganti kepada masy­arakat setelah ramai diberita­kan misalnya atau lebih ke faktor kesengajaan penyedia jasa, maka aparat hukum ha­rus bertindak tegas dan mem­proses masalah ini. Sebab, ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, khususnya warga kurang mampu,” tegas­nya. Dengan tegas, Rudy juga mengingatkan siapa pun yang ’bermain-main’ dengan ban­tuan untuk masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bogor harus berhadapan dengan hukum. Untuk itu, ia memin­ta masyarakat ikut menga­wasi penyaluran BPNT dan melaporkannya ke penegak hukum jika memang terjadi kecurangan. (mam/eka/py)