METROPOLITAN - Pemerintah pusat memang belum merespons surat permohonan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terkait permohonan pengambil-alihan status Jalan Bojonggede-Kemang (Bomang) serta pembiayaan pembangunan fly over di jalan tersebut. Namun setiap tahun Pemkab Bogor rupanya tetap menganggarkan untuk melanjutkan pembangunan jalan Bomang tersebut. Meskipun biaya yang dianggarkan tidak begitu besar. “Setiap tahun tetap kita anggarkan, memang jumlahnya tidak besar. Karena kebutuhan pembangunan jalan Bomang ini cukup besar, kalau hanya menggunakan APBD dirasa cukup berat,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor, Suryanto. Menurutnya, Pemkab Bogor menargetkan agar Jalan Bomang dapat dilalui pada 2022, meskipun belum ada pembangunan fly over. “Tahun ini jalur lambat akan kita selesaikan. Karena memang targetnya tahun ini jalan Bomang dapat dilalui,” paparnya. Suryanto tidak menyebutkan jumlah biaya yang dianggarkan setiap tahunnya. Namun, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) setiap tahun menganggarkannya. Sebelumnya, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Fery Chechanova, meminta Pemkab Bogor terus melanjutkan pembangunan Jalan Bomang. “Pemkab Bogor memang telah berupaya, tetapi pembangunan jalan Bomang harus tetap dilakukan meski pemerintah pusat nantinya tak mau membantu,” katanya. Sambil menunggu respons pemerintah pusat, Fery berharap  pemerintah daerah tetap membangun secara bertahap, sehingga progres pembangunannya terus meningkat. “Kalau dibiarkan begitu saja kan sayang pembangunan yang sebelumnya. Maka dari itu, pemkab harus tetap menganggarkan untuk pembangunannya bertahap,” paparnya. Apalagi jika melihat kebutuhan anggaran pembangunan Jalan Bomang yang cukup besar, ia sebenarnya pesimis jika pembangunan hanya mengandalkan APBD Kabupaten Bogor. “Kalau dari APBD saja memang sangat berat. Tapi maksudnya sambil berjalan Pemkab Bogor secara bertahap menganggarkan juga setiap tahunnya,” kata Ferry. (mam/eka/py)