METROPOLITAN - Komisi I DPRD Kabupaten Bogor menunggu usulan revisi Pe­raturan Daerah (Perda) ten­tang penyelenggaraan admi­nistrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Hal itu menyusul pernya­taan Direktur Jenderal Ke­pendudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh, yang meminta Disdukcapil Kabupaten Bogor membenahi sistem pelayanannya dan menghapus denda layanan Dukcapil yang tertuang dalam Perda. Ketua Komisi I DPRD Ka­bupaten Bogor, Usep Suprat­man, mengatakan, pihaknya menunggu usulan eksekutif yakni Disdukcapil untuk melakukan perubahan Perda tentang layanan Dukcapil. “Bisa saja perda itu direvisi atau diperbaharui. Kita ting­gal tunggu usulan dari Dis­dukcapil. Karena perda itu awalnya bukan inisiatif kita, tapi usulan dari eksekutif,” kata Usep. Terkait denda layanan Duk­capil yang ada dalam Perda, Usep menilai sesuatu hal biasa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat mengurus admi­nistrasi kependudukan dengan tepat waktu. “Perda itu kan sebelumnya telah dievalua­si gubernur di provinsi. Kalau tidak sesuai undang-undang harusnya dikembalikan ke daerah agar bisa diperbaiki. Tapi kenyataannya lolos eva­luasi,” paparnya. Permintaan Dirjen Dukca­pil Zudan Arif Fakrulloh ke­pada Disdukcapil Kabupaten Bogor untuk menghapus Perda merupakan langkah keliru. Menurut Usep, per­nyataan tersebut harusnya disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bogor. Sebab DPRD lah yang mempunyai kewenangan untuk mengha­pus atau merevisi Perda. “Salah kalau hal itu disam­paikan ke Disdukcapil. Ha­rusnya ke kita, karena itu sesuai tupoksi kita,” kata Usep. Sementara itu, Kadisduk­capil, Bambang Setiawan, mengaku segera berkomu­nikasi dengan Komisi I ter­kait revisi Perda tentang Penyelenggaraan Adminduk di Kabupaten Bogor. Namun, ia memastikan jika pelayanan di Disdukcapil tidak ada yang dipungut biaya. “Sesuai ara­han bupati semua pelayanan di Disdukcapil gratis. Itu su­dah kita lakukan semua,” katanya. Terkait pelayanan yang di­anggap buruk jika dibanding­kan kota sebelah, Bambang menyebutkan jika Kabupaten Bogor tidak bisa dibanding­kan dengan daerah tetangga. Sebab, jumlah penduduk Kabupaten Bogor sangat ba­nyak. “Kabupaten Bogor ini bisa berkali-lipat jumlah penduduknya dari kota se­belah, jadi nggak bisa diban­dingkan,” ungkapnya. Sebelumnya, Dirjen Duk­capil, Zudan Arif Fakrulloh, meminta Disdukcapil Kabu­paten Bogor menghapus perda tentang denda layanan Ducapil, karena dianggap memberatkan masyarakat. (mam/eka/py)