METROPOLITAN - Wacana penundaan Pemilu 2024 terus menjadi pembicaraan dan menimbulkan berbagai tang­gapan. Jika benar terjadi, penundaan pemilu dinilai dapat merusak tatanan de­mokrasi di Indonesia. Hal itu disampaikan akade­misi Universitas Djuanda (Unida) Bogor, Saepudin Muhtar, saat menjadi nara­sumber webinar bertajuk Politik Elektoral di Jawa Barat: Proyeksi Penyelenggaraan Pemilu 2024, Prospek dan Tantangan di Tengah Wacana Penundaan Pemilu 2024 yang digelar Badan Eksekutif Ma­hasiswa (BEM) RI, Jumat (1/4). Pria yang karib disapa Gus Udin ini menjelaskan, dasar hukum pelaksanaan pemilu sudah jelas diatur dalam UUD 1945 Pasal 22E. Konstitusi memerintahkan agar pemilu dilaksanakan lima tahun se­kali, baik untuk memilih DPR, DPRD, DPD hingga presiden dan wakil presiden. Sementara dalam Pasal 7 diatur masa jabatan presiden dan wakil presiden yaitu lima tahun. Setelah itu dapat di­pilih kembali untuk satu kali masa jabatan. “Artinya, jika pemilu dit­unda terjadi pelanggaran terhadap konstitusi, kecuali dilakukan amandemen. Aman­demen pun pasti akan men­gundang respons tinggi dari masyarakat, risiko politiknya juga terlalu besar, seperti ge­jolak sosial di masyarakat, termasuk akan berimbas pada menurunnya indeks demokrasi. Tentunya Ini akan merusak tatanan demokrasi kita,” ujar Gus Udin. Selain menciderai demo­krasi, penundaan pemilu juga berdampak pada peru­bahan tatanan lembaga ne­gara dan mengganggu rege­nerasi kepemimpinan, baik eksekutif maupun legislatif. Lembaga negara seperti ek­sekutif dan legislatif pasti sangat terdampak. Tahapan pemilu juga akan berubah dan akhirnya berimplikasi ke pe­milihan legislatif (pileg) dan Pilkada Serentak. “Pastinya lembaga negara yang pengangkatannya mel­alui pemilu akan terganggu, misal DPRD baik kabupaten atau provinsi, apakah akan ada perpanjangan masa ja­batan juga? Rencana Pilkada Serentak 2024 pasti akan ter­ganggu. Kondisi seperti ini tidak baik untuk regenerasi kepemimpinan,” tegasnya. Untuk itu, Gus Udin berha­rap penundaan pemilu tak benar-benar terjadi. Analisis media sosial (Twitter) juga menunjukkan mayoritas peng­guna menolak wacana penun­daan pemilu. Sebanyak 79,5 persen warganet merespons negatif (menolak) wacana tersebut. Selain itu, 88 persen perbincangan soal wacana tersebut mengundang emosi, marah dan takut atas penun­daan pemilu. Sementara 92 persen warganet tidak setuju penundaan Pemilu 2024. Hasil sigi sejumlah lembaga survei baru-baru ini juga mayoritas menunjukkan ma­syarakat menolak penundaan pemilu. “Harapan saya penun­daan pemilu tidak terjadi agar regenerasi eksekutif dan le­gislatif kita juga berjalan baik,” ungkap Gus Udin. Di sisi lain, kandidat doktor ilmu politik UIN Jakarta ini melihat wacana penundaan pemilu juga seperti gimmick dari sejumlah elite partai po­litik. Gus Udin merasa aneh ketika beberapa petinggi par­tai melontarkan wacana penundaan pemilu, namun sibuk mempersiapkan diri atau menyiapkan calon untuk maju di pemilu. “Ini seperti gimmick elite partai saja, terlebih yang meng­gulirkan juga elite partai. En­tah itu untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas partai, bisa jadi juga itu. Ini kan anomali, ketika wacana penundaan pemilu digulirkan, tapi partai politik juga sibuk mengusulkan calonnya,” tan­dasnya. (fin/eka/py)