METROPOLITAN – Banya­knya desa yang belum me­nyerahkan Laporan Pertang­gungjawaban (LPj) atas peng­gunaan dana Satu Miliar Satu Desa (Samisade), rupa­nya menjadi perhatian wakil rakyat di Kabupaten Bogor. Ketua Komisi I DPRD Ka­bupaten Bogor, Usep Suprat­man, mengingatkan agar Dinas Pemberdayaan Masy­arakat dan Desa (DPMD) dan kecamatan segera menagih pertanggungjawaban di se­tiap desa. Sebab, jika tidak dapat diselesaikan, LPj ter­sebut khawatir dapat meng­ganggu program selanjutnya. “Program ini (samisade, red) kan berkelanjutan, jangan sampai karena LPj yang be­lum diselesaikan masing-masing desa menghambat programnya. Sepert i pembangunan infrastruktur atau kegiatan lainnya di desa,” katanya. Dengan kondisi tersebut, Usep meminta DPMD atau kecamatan mendorong de­sa segera menyelesaikan LPj. Apalagi, LPj menjadi syarat mutlak bagi setiap desa un­tuk mengajukan anggaran untuk program Samisade. “Bagus dengan laporan se­bagai syarat pengajuan tahun ini. Dengan begitu ada per­tanggungjawaban yang di­berikan desa dalam mengelo­la uang tersebut,” paparnya. Sebelumnya, Bupati Bogor, Ade Yasin, meminta para kepala desa segera menyele­saikan LPj penggunaan ang­garan Program Samisade 2021. Pada 2021, anggaran Samisade sekitar Rp372,9 miliar diberikan kepada 415 desa dan terealisasi sekitar Rp368,4 miliar di 413 desa. Namun dari 413 yang me­realisasikan Samisade, baru 39 desa rampung menyam­paikan LPj. “Iya, 39 desa itu ada di 13 kecamatan. Yang lainnya masih proses LPj-nya. Ma­kanya saya gelar rakor ini untuk mengingatkan para kades agar menyelesaikan LPj supaya 2022 dapat ang­garan lagi,” kata Ade Yasin. Ia juga mengancam jika desa tidak segera menyele­saikan LPj penggunaan Sa­misade 2021, maka mereka tidak bisa mencairkan Sa­misade tahap I untuk 2022 yang sejatinya sudah dapat diajukan akhir Februari. “Saya tekankan yang penting pel­aporannya diselesaikan un­tuk 2021. Kalau belum sele­sai, Samisade 2022 tidak akan turun atau dicairkan,” tegas­nya. (mam/eka/py)