Belum maksimalnya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang diberikan sejumlah perusahaan, rupanya menjadi catatan penting bagi DPRD Kabupaten Bogor. Bahkan, wakil rakyat itu membuat panitia khusus (pansus) ihwal membahas peraturan daerah tentang TJSL yang selama ini dianggap belum optimal dan belum terasa kehadirannya bagi masyarakat. “KITA baru melakukan ekspos dengan Tim TJSL dan perwakilan pengusaha di Kabupaten Bogor. Dari pembahasan itu memang ada yang harus dievaluasi dan diperbaiki,” terang Ketua Pansus TJSL, Ruhiyat Sujana. Ia menjelaskan, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor hanya memiliki satu tim TJSL yang diisi tak lebih dari lima orang. Hal itu dianggap menjadi persoalan mendasar, karena tak ada satu orang pun yang benar-benar fokus dalam persoalan TJSL. Dengan keterbatasan Tim TJSL tersebut, pansus berencana menambah anggota Tim TJSL. Bahkan, Tim TJSL nantinya akan dibentuk di setiap kecamatan agar Tim TJSL dapat memetakan potensi di setiap kecamatan. “Kalau kita lihat sekarang dari lima anggota TJSL ini kan memang punya kesibukan masing-masing,” katanya. Bahkan dari ribuan perusahaan di Kabupaten Bogor, Ruhiyat menduga kurang dari 50 persen perusahaan telah menggugurkan dalam kewajibannya dalam menyalurkan TJSL. “Makanya kita ingin mendata terlebih dulu. Karena saya yakin di Bogor ada ribuan perusahaan. Sedangkan dari ekspos bersama Tim TJSL beberapa waktu lalu, perusahaan yang telah melaporkan TJSL-nya kepada tim hanya sedikit,” paparnya. Begitu pula dengan bentuk TJSL yang disalurkan perusahaan yang selama ini belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebab, penyaluran TJSL oleh perusahaan saat ini terkesan sia-sia. Ruhiyat mengungkapkan, penyaluran TJSL sebesar Rp5 miliar dibangun taman. Padahal, masih banyak kebutuhan masyarakat yang lain jika dibandingkan membangun taman. “Padahal kalau dilihat masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum bisa dipenuhi pemda, seperti sekolah rusak, kamar mandi umum dan beberapa fasilitas lainnya,” ujarnya. Dengan dibentuknya Tim TJSL pada tingkat kecamatan, Ruhiyat berharap bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang belum bisa direalisasikan Pemkab Bogor. Begitu pula dengan penyaluran TJSL oleh perusahaan bisa tepat sasaran. (mam/ eka/py)