Di balik kasus temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bogor 2021 yang belum diselesaikan, sampai saat ini memunculkan fakta baru. SELAIN proyek pembangu­nan gedung Perpustakaan Daerah Kota Bogor 2021 yang kelebihan pembayaran seni­lai Rp600 juta, ternyata kele­bihan pembayaran juga ter­jadi dalam proyek pembangu­nan Alun-Alun Kota Bogor 2021. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperum­kim) Kota Bogor, Juniarti Es­tiningsih, membenarkan te­muan tersebut. Menurutnya, berdasarkan hasil temuan BPK ada kelebihan pembayaran senilai Rp416 juta. “Iya benar. Sudah kita lapor­kan ke pelaksana kegiatan atas temuan itu,” terang perem­puan yang akrab disapa Esti itu, Senin (25/7). Setelah dilakukan pelaporan, pelaksana kegiatan awalnya meminta diberikan tenggat waktu hingga akhir tahun un­tuk melunasi kelebihan pem­bayaran ini. Akan tetapi, pi­haknya meminta pelaksana kegiatan menyelesaikan dengan waktu yang lebih cepat. “Kita minta September ha­rus selesai. Mereka juga sudah menyanggupinya, itu sudah tertuang dalam surat pernya­taan dari mereka, (suratnya, red) bermaterai,” ujar Esti. Dalam kesempatan ini, Esti juga bakal menjadikan temuan ini sebagai bahan evaluasi ke depannya. “Ini jadi bahan evaluasi kita se­bagai pengguna anggaran untuk memonitor terkait hal-hal itu,” katanya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, angkat suara terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas proyek pembangu­nan gedung Perpustakaan Daerah Kota Bogor 2021 yang kelebihan bayar senilai Rp600 juta. Ia juga meminta kontraktor proyek pembangunan gedung Perpustakaan Daerah Kota Bogor 2021 dapat mengem­balikan uang ke kas Pemerin­tah Kota (Pemkot) Bogor sebelum akhir 2022. “Kalau bisa sebelum eva­luasi sudah dibayar, sebelum akhir tahun (2022, red), ya pokoknya secepatnya,” kata­nya, baru-baru ini. “Tapi kita juga melihat kemampuan keuangan (mereka). Yang penting tinggal niat baik dan tidak ada masalah,” sambung­nya. Berdasarkan keterangan pelaksana atau kontraktor pembangunan gedung Per­pustakaan Daerah Kota Bogor, sambung Dedie, uang yang mereka sudah terima itu di­nilai sepadan dengan hasil produksi atau pekerjaan yang sudah mereka hasilkan. Akan tetapi, kemudian ada temuan dari BPK yang katanya ada kekurangan volume, dimen­si dan sebagainya, itu tentu harus dikonfirmasikan ulang ke kontraktor. “Mungkin uang yang ada di pelaksana (kontraktor, red) sudah dibayar dan dipakai berbagai operasional, maka­nya mereka butuh waktu,” katanya. “Tidak perlu hari ini juga (tidak apa-apa, red). Ba­hkan, BPK memberikan ke­sempatan untuk dicicil se­lama punya niat baik. Tapi harus jadi pidana di kemu­dian hari kalau tidak ada niat baik,” tambahnya. Disinggung evaluasinya se­perti apa untuk dinas terkait, Dedie A Rachim menuturkan bahwa proyek pembangunan gedung Perpustakaan Daerah Kota Bogor ini volumenya cukup besar. Sehingga me­reka bisa berasumsi semuanya salah atau ada sebagian yang salah. “(Intinya) Orang-orang tek­nis dan pemborong mah su­dah ngerti, jadi tidak ada keraguan, kecuali korupsi kita tidak ada toleransi. Dan (kejadian seperti ini) sudah banyak dan lumrah, kan ada penghitungan,” jelasnya. Sekadar diketahui, proyek Alun-Alun Kota Bogor mene­lan anggaran hingga Rp13,6 miliar. Sementara pelaksana kegiatan alias kontraktor da­lam kegiatan ini dikerjakan PT Samudera Adi Nusantara. Sebelumnya, Dinas Arsip dan Perpustakaan (Diarpus) Kota Bogor angkat suara ter­kait hasil temuan Badan Pe­meriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerin­tah Daerah (LKPD) Kota Bo­gor 2021 yang belum disele­saikan sampai saat ini. Adapun hasil temuan itu terkait kelebihan pembayaran proyek pembangunan gedung Perpustakaan Daerah Kota Bogor 2021 senilai Rp600 juta ke kontraktor, dalam hal ini PT Artikon Dimensi Indo­nesia. “Temuan BPK (terkait) re­vitalisasi pembangunan Ge­dung Perpustakaan. Pengem­balian saja, bukan karena telat atau penalti,” kata Ke­pala Diarpus Kota Bogor, Agung Prihanto, kepada wartawan, Kamis (21/7). “Sudah kita tindak lanjuti dan sampaikan ke operator. Alhamdulillah kemarin itu per 20 Juli mulai dicicil, Rp100 juta. (Total yang harus dikem­balikan) Rp600 jutaan,” sam­bungnya. Menurut Kepala Diarpus Kota Bogor, persoalan kele­bihan pembayaran ini men­jadi catatan pihaknya. Untuk itu, pihaknya akan terus me­monitor proses pengemba­lian yang dilakukan kontrak­tor hingga waktu yang sudah ditentukan. “Ini jadi bahan evaluasi kita. Harus optimis bisa dikemba­likan. (Batas waktu pelunasan, red) sampai akhir tahun,” ujarnya. Diketahui, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja ber­sama Inspektorat Kota Bogor membahas tindak lanjut La­poran Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD Kota Bogor tahun anggaran 2021, baru-baru ini. Rapat tersebut dip­impin langsung Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin. Dalam rapat tersebut, In­spektorat menyampaikan rekomendasi dan temuan yang sudah disampaikan BPK-RI dan harus disampaikan tindak lanjutnya paling lambat Se­lasa (19/7). Pria yang akrab disapa Kang JM itu menerangkan, rekomen­dasi ini sesuai peraturan ketua BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang pemantauan pelaks­anaan tindak lanjut rekomen­dasi hasil pemeriksaan BPK-Ri. “Di pasal 3 ayat 3 dinyatakan bahwa tindak lanjut wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima,” katanya. Pemerintah Kota Bogor sen­diri menerima rekomendasi LHP BPK-RI pada 20 Mei, namun sayangnya hingga saat rapat digelar masih terdapat tiga dinas yang belum men­indaklanjuti rekomendasi BPK. Kang JM pun menerangkan, tiga dinas tersebut di antaranya Dinas Arsip dan Perpustakaan (Diarpus), Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperum­kim) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor. “Kami sangat kecewa ada tiga dinas yang belum me­nyetorkan hasil temuan BPK. Ini harus menjadi atensi khu­sus agar tindak lanjut rekomen­dasi BPK, bukan sekadar surat instruksi wali kota ke­pada dinas masing-masing, tetapi disertai upaya penye­lesaian atas tindak lanjut dari SKPD atas rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI,” ungkapnya. Ke depan, Kang JM memin­ta Inspektorat Kota Bogor bisa meningkatkan supervisi dan pengawasan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan di masing-masing SKPD. Bahkan, Kang JM menegas­kan akan mendukung penuh pengadaan sumber daya ma­nusia (SDM) jika inspektorat membutuhkannya. “Jika SDM dirasa kurang, DPRD akan mendukung pengadaan SDM guna me­maksimalkan tupoksi inspek­torat ke depannya,” tandasnya. (rez/eka/py)