METROPOLITAN - Ren­cana penghapusan tenaga honorer dalam waktu dekat menimbulkan keresahan bagi sejumlah pemerintah daerah (pemda). Sebab, ma­sih banyak pemda yang meng­gunakan tenaga honorer ka­rena memiliki keterbatasan anggaran. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refor­masi Birokrasi (PAN RB), Ab­dullah Azwar Anas, mengaku menerima banyak aduan terkait masalah honorer. Ia juga memberikan solusi ke­pada pemda terkait masalah tenaga honorer ini. Menurutnya, pemda masih diperbolehkan mengangkat honorer, tapi hanya sepanjang masa jabatan kepala daerah. “Ini solusi, kira-kira begitu. Kalau nggak ada solusi marah semua bupati,” katanya. Azwar Anas menilai solusi ini lebih baik dibandingkan harus membuat aturan ketat, tetapi banyak pemda yang melanggar. Berdasarkan pengalamannya sebagai bu­pati, pemda masih melaku­kan upaya-upaya ‘nakal’ menambah jumlah hono­rernya, meskipun sering­kali dilarang. “Kita sudah rapat bersama asosiasi kepala daerah, se­perti Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEK­SI) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) untuk membicara­kan persoalan ini yang men­jadi keresahan para kepala daerah,” paparnya. Sedangkan untuk mengisi kekosongan pegawai honorer, Pemerintah Kabupaten (Pem­kab) Bogor mengajukan 3.620 formasi PPPK kepada pemerin­tah pusat. “Untuk formasi PPPK 2022, kita sudah ajukan 3.620 for­masi. Tinggal menunggu ka­bar dari pemerintah pusat,” kata Kepala Badan Kepega­waian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK­PSDM) Kabupaten Bogor, Irwan Purnawan. Irwan menerangkan, Pem­kab Bogor mengajukan PPPK Tenaga Guru sebanyak 3.039 formasi, kemudian sisanya tersebar untuk tenaga kese­hatan, tenaga pertanian dan tenaga teknis lainnya. (mam/ eka/py)