METROPOLITAN - Pemerin­tah Kabupaten (Pemkab) Bogor kini telah memiliki aplikasi Strategi Implemen­tasi Kebijakan Manajemen Talenta berbasis Model Kom­posit Kinerja Pegawai atau SIMANTAP untuk pembena­han kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Plt Bupati Bogor, Iwan Se­tiawan, menjelaskan, apli­kasi SIMANTAP merupakan upaya pembenahan kinerja ASN untuk pelayanan masy­arakat. Selain itu, peluncuran aplikasi ini juga memungkin­kan Pemkab Bogor meniada­kan lelang jabatan terbuka atau open bidding. “Dalam aplikasi ini ada be­berapa kriteria penilaian. Mulai dari kinerja, prestasi ASN hingga absensi. Semua akan terkumpul di Bank Da­ta. Itu akan jadi salah satu acuan baik tidaknya seorang ASN menjabat jabatan ter­tentu,” kata Iwan. Iwan menerangkan, apli­kasi SIMANTAP juga akan menghasilkan atau menunjuk­kan setiap kinerja pegawai menjadi pertimbangan ke­pala daerah sebagai pemegang hak prerogatif, menentukan jabatan untuk ASN yang ber­sangkutan. Jika dalam apli­kasi SIMANTAP itu disebutkan satu ASN memiliki potensi untuk menjadi pejabat di satu jabatan tertentu, maka kepala daerah akan memilih­nya. Meski memiliki hak prero­gatif, Iwan mengaku kepala daerah hanya akan mengacu pada hasil aplikasi SIMANTAP yang sudah dirancang sede­mikian rupa tanpa melihat seberapa dekat ASN dengan dirinya untuk menjadi pejabat di jabatan tertentu. “Jadi nanti­nya ada tiga terbaik yang akan dihasilkan dan akan ditentu­kan sesuai bank data tersebut. Pemilihan pejabat Eselon II nantinya bisa tanpa harus Open Bidding,” kata Iwan. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK­PSDM) Kabupaten Bogor, Irwan Purnawan, mengatakan, kebijakan penilaian ASN ter­sebut baru diterapkan di dua daerah di Jawa Barat, seperti Sumedang dan Kota Bandung. Di sana tak ada lagi penerapan open bidding. Semua sudah ditentukan dalam aplikasi yang juga akan diterapkan di Ka­bupaten Bogor. “Jadi, ada sembilan kotak penilaian. Mulai dari rendah, sedang dan tinggi. Nah yang tinggi, tiga ASN terbaik nanti­nya akan dipilih kepala daerah sebagai pemegang hak pre­rogatif,” jelas Irwan. Untuk menentukan ASN berkinerja baik, BPKSDM pun bakal menyiapkam Tim Ve­rifikasi yang akan menilai seberapa baik pegawai terse­but. “Tim verifikasi kami si­apkan. Tak hanya di BPKSDM, tapi juga SKPD lain, termasuk Inspektorat,” pungkasnya. (mam/eka/py)