Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengaku bakal mencabut izin sepeda listrik yang diprakarsai PT Beam apabila pengelola tidak mengikuti permintaan yang sudah disampaikan baru-baru ini. Hal tersebut diungkapkan Bima Arya, menyusul keberadaan sepeda listrik di sejumlah pedestrian Kota Bogor mengundang protes warga karena parkir sembarangan. “SAYA berikan deadline ke PT Beam satu dua minggu ini untuk lebih merapikan semua. Kalau tidak izinnya saya cabut,” tegas Bima Arya kepada war­tawan, Senin (31/10). Menurutnya, ada dua hal yang jadi bahan evaluasi ter­kait keberadaan sepeda listrik di pedestrian Kota Bogor. Pertama terkait penempatan sepeda dan kedua masalah safety atau keamanannya. “Jadi, jangan sampai (peng­guna) tidak pakai helm jalan-jalan, jangan sampai masuk ke wilayah-wilayah yang tidak ada jalur sepedanya. Kita lihat kemarin sudah ada perbaikan. Mudah-mudahan ke depan lebih tertib lagi,” ujarnya. Tak hanya itu, sambung Bima, pihaknya juga memin­ta PT Beam memperbanyak tim yang mengawasi kebera­daan dan penggunaan se­peda listrik tersebut. “Saya minta tim yang mengawasi diperbanyak untuk memas­tikan sepeda itu tidak parkir sembarangan,” katanya. Soal penerapan denda ke pengguna yang memarkirkan kendaraannya sembarangan, tambah Bima, dirinya belum mengetahui hal tersebut. Un­tuk itu, ia meminta penerapan tersebut harus segera diso­sialisasikan. “Itu wajar ya supaya memastikan semua tertib si titiknya, denda itu wajar, yang penting sosiali­sasi,” terangnya. Sebelumnya, hampir sebu­lan sepeda listrik beroperasi di Kota Bogor. Namun, ken­daraan yang dielu-elukan Bima Arya itu juga tak luput dari protes warga. Gara-gara parkir seenaknya, Bima Arya terpaksa ‘menyemprot’ bos sepeda listrik yang selama ini telah meneken kerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tersebut. Seratus titik parkir sepeda listrik yang disediakan PT Beam rupanya jadi sumber masalah baru. Meski telah ditentukan titik parkirnya, tak sedikit pengguna sepeda list­rik parkir asal-asalan hingga mengganggu pejalan kaki. Pedestrian Simpang RRI Ja­lan Pajajaran, Kota Bogor, misalnya. Sejumlah sepeda listrik diparkir hingga menutup pedestrian. Pejalan kaki ter­paksa turun ke bahu jalan. Bahkan, ada sepeda listrik yang menutup guiding block untuk penyandang disabilitas. ”Saya lihat banyak sepeda listrik parkir di pedestrian. Seharus­nya dibuat parkir khusus dong yang nggak ganggu pejalan kaki,” keluh salah seorang pe­jalan kaki, Dessy. Ia berharap Pemkot Bogor bersikap tegas terhadap peng­elola sepeda listrik agar tidak hanya memikirkan profit se­mata, tapi juga harus mem­berikan fasilitas kepada warga yang aman dan nyaman. ”Pemkot Bogor seharusnya kasih peringatan ke peng­elola. Sebenarnya boleh nggak diparkir di pedestrian. Pede­strian kan dibangun buat pejalan kaki, kok jadi tempat parkir penyewaan sepeda listrik,” ujarnya. Diketahui, sepeda listrik berbayar itu diluncurkan di Kota Bogor pada 23 Septem­ber. Bima Arya menyebut titik Kota Bogor memasuki era baru transportasi publik berbasis listrik dan ramah lingkungan. Tak ingin berlarut dengan banyaknya aduan, Bima Arya langsung memanggil peng­elola sepeda listrik, PT Beam. Ia membahas terkait banyak sepeda listrik yang diparkir di trotoar hingga menggang­gu pejalan kaki. Karena itu, Bima meminta pengelola merapikan titik parkir sepeda listrik dan menambah perso­nelnya untuk mengawasi. ”Kemarin saya sudah panggil Beam (pengelola sepeda list­rik berbayar, red). Saya min­ta supaya sepeda itu tertib, tidak diparkir sembarangan,” tegas Bima. Bukan hanya merapikan titik parkir, Bima juga men­desak pengelola menambah personel. ”Ya untuk menyapu, patroli. Kalau ada sepeda yang ditaruh sembarangan itu ha­rus digeser. Saya ultimatum. Dalam jangka satu minggu, persoalan sudah selesai,” pin­tanya. Belum lagi sejak sebulan diluncurkan, Bima Arya me­nilai sosialisasi yang diberikan kepada warga masih minim. Sebab, banyak warga yang belum tersosialisasikan dengan baik bagaimana cara meng-gunakan sepeda listrik ber­bayar dan di mana mereka memarkirnya setelah diguna­kan. Pengelola juga diminta memperbaiki titik koordinat parkir sepeda listrik. ”Jadi, Beam saya minta menambah personel dan memperbaiki koordinatnya (titik parkir, red) serta menyosialisasikan ke­pada warga, sehingga warga paham bagaimana cara pa­kainya,” kata Bima. Bima menyebut keberadaan sepeda listrik berbayar di Kota Bogor merupakan yang pertama di Indonesia. Se­hingga masyarakat perlu die­dukasi dalam penggunaannya. Pengelola juga diminta aktif patroli agar keberadaan se­peda listrik tidak menggang­gu pejalan kaki. ”Ini memang harus diawasi Beam sendiri. Harus ada yang patroli, berputar. Ini masih uji coba. Alhamdulillah, tidak ada laporan kecelakaan. Tapi terus akan kita perbaiki, ka­rena ini kan pertama di Indo­nesia. Sambutannya luar bi­asa. Weekend kemarin saja mencatat rekor ada 900 peng­guna,” beber Bima. Jangka panjangnya, sambung Bima, sepeda listrik tersebut akan menjadi transportasi yang memudahkan dan ter­koneksi dengan destinasi wisata dan stasiun. ”Ke depan, kita berharap akan mengo­neksikan ke titik wisata sepu­tar Sistem Satu Arah (SSA), Mal Botani, Kebun Raya, ka­wasan Suryakencana. Jadi mengoneksikan destinasi wisata,” tutur Bima. ”Kedua, nanti jangka menengah dan jangka panjang sebagai trans­portasi feeder. Orang mau ke Jakarta naik kereta bisa sambung pakai sepeda listrik. Jadi mempermudah mobilitas perkotaan, bukan saja wisata,” tambahnya. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Eko Prabowo, tak me­nampik bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Khususnya ter­kait penataan transportasi. ”Namanya juga program baru sebulan. Semua masukan yang membangun tentu saja kita tampung dan jadi bahan eva­luasi,” ujarnya. Namun, ia menegaskan, saat ini penempatan sepeda listrik sudah sesuai koridor. Yakni pada jalur sepeda di trotoar. ”Hanya saja faktanya, kadang ada yang pakai tapi tidak di­kembalikan ke tempat se­mula. Ini yang perlu kita beri tahu,” katanya. Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Bogor, Dody Wahyudin, menang­gapi soal titik parkir atau pangkalan sepeda listrik ber­bayar di trotoar Kota Bogor hingga meng-ganggu pejalan kaki. Menurutnya, pengelola harus membuat lokasi parkir atau pangkalan sepeda listrik berbayar tersebut. ”Ini juga jadi kendala kalau mereka (sepeda listrik ber­bayar, red) parkir di trotoar. Memang dampaknya sekarang mengganggu pejalan kaki. Jadi, kita harap nanti mereka tidak lagi parkir di trotoar. Apalagi akhirnya menggang­gu pejalan kaki dan tunanetra ya,” kata Dody, Senin (24/10). ”Karena saya sendiri meli­hatnya mereka parkir di tro­toar. Itu kan fungsi pejalan kaki. Terganggu juga. Walaupun itu sepeda juga,” tambahnya. Terkait hal itu, Dody menga­ku masih berkoordinasi dengan bidang terkait di Dishub Kota Bogor. ”Terkait (sepeda listrik berbayar, red) parkir di trotoar atau jalur pedestrian, kemarin sore kita juga sudah koordinasi dan sedang dicek kembali terkait PKS (perjan­jian kerja sama, red)-nya. Karena itu ada di bidang ang­kutan. Jadi kita sedang koor­dinasikan terkait PKS dan titik-titik parkirnya. Intinya, harus disiapkan parkir se­peda listrik di luar jalur pe­destrian,” jelasnya. Aduan masyarakat terkait sepeda listrik berbayar di Kota Bogor ternyata bukan hanya soal titik parkir atau pangkalan, tapi juga soal perilaku penyewa yang masih nekat melaju di jalan raya ketika menggunakan sepeda listrik. Dody mengatakan, sepeda listrik berbayar seharusnya melaju di jalur khusus sepeda yang sudah disediakan Pem­kot Bogor. ”Sepeda listrik ini belakangan jadi sorotan juga ya. Karena kemarin kita juga menemukan beberapa ada yang keluar dari jalurnya. Jadi mereka (penyewa sepeda listrik, red) masuk ke jalan raya,” kata Dody. ”Hal ini juga sudah saya konfirmasi dan koordinasikan dengan petugas di lapangan untuk kembali mengarahkan pema­kai sepeda listrik untuk tidak menggunakan jalan raya. Karena sesuai fungsi dan per­janjian awalnya tidak di jalan raya, tetapi di jalur sepeda yang sudah ada,” tuntasnya. (rez/eka/py)