Jumat, 3 Februari 2023

Soal STB Gratis Banyak Dikeluhkan Warga, Bima dan Dewan Kompak ’Salahkan’ Kominfo

- Senin, 14 November 2022 | 11:01 WIB
Soal STB Gratis Banyak Dikeluhkan Warga, Bima dan Dewan Kompak ’Salahkan’ Kominfo
Soal STB Gratis Banyak Dikeluhkan Warga, Bima dan Dewan Kompak ’Salahkan’ Kominfo

Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengaku banyak mendapat keluhan dari warga soal perangkat Set Top Box (STB) gratis yang disediakan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Sebab, warga mengaku belum semua mendapatkan bantuan STB gratis ini, khususnya warga yang masuk Kelompok Rumah Tangga Miskin (RTM).YANG ngeluh ke saya pun banyak. Nanti saya cek lagi ke kelurahan dan kecamatan bersama Diskominfo. Saya mau telusuri, karena kalau di kabupaten kok tidak terlalu ada persoalan gitu ya. Kalau di kota, saya melihat banyak persoalan. Saya akan lihat apakah pendataan atau ko­ordinasinya bermasalah atau apanya?” kata Bima Arya, baru-baru ini. Saat disinggung apakah memungkinkan Pemkot Bo­gor menyiapkan anggaran STB bagi warga tidak mampu, Bima Arya menyebut tidak ada. Sebab, STB gratis ini merupakan program Pemerin­tah Pusat. ”Tidak ada, semuanya dari pusat, ini kan program pusat yang kita bantu untuk sosia­lisasikan. Kemarin juga sudah simbolis gitu. Sekarang saya investigasi dulu ya, kenapa banyak yang nggak kebagian. Datanya dari pusat semua. Berarti ini Kemenkominfo yang belum maksimal untuk sosialisasi dan pendataan,” ujarnya. Diketahui, warga Kota Bogor yang masuk kelompok Rumah Tangga Miskin (RTM) kini tak bisa lagi menonton televisi sejak pemerintah mematikan siaran analog di Jabodetabek pada 2 November 2022. Ini disebabkan distribusi perang­kat STB gratis yang disediakan pemerintah melalui Kemen­terian Komunikasi dan Infor­matika (Kominfo) belum sepenuhnya tersalurkan ke masyarakat. Berdasarkan daftar pene­rima yang berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinas So­sial Kota Bogor tercatat ada 58 ribu orang. Namun dari jumlah itu baru 21 ribu warga kurang mampu yang sudah menerima bantuan STB. Se­mentara peralihan dari TV analog ke digital berdampak pada melambungnya harga perangkat STB. Inilah yang banyak dikeluhkan warga Bogor. “Iya benar harganya dua kali lipat. Saya cek sebe­lum TV analog dimatikan itu untuk merek biasa harganya masih Rp90 ribu eh sekarang Rp260 ribu,” ujar warga Pamoy­anan, Susanti (34). Ia akhirnya memilih untuk tidak membeli STB. Per­timbangannya, dibanding membeli STB, lebih baik uang­nya digunakan untuk me­menuhi kebutuhan sehari-hari. “Mending buat beli beras buat kebutuhan anak sekolah. Biarin deh nggak nonton televisi, toh sekarang sudah jarang nonton,” katanya. Hal senada disampaikan Suhendar (43). Warga Tanah­sareal ini mengurungkan niatnya membeli STB lantaran harganya mahal. ”Saya heran sama pemerintah, yang nggak terdata DTKS kan bukan berarti orang mampu. Kalau­pun ada uang lebih kan kita tabung buat biaya anak seko­lah,” keluhnya. Kebijakan migrasi dari tele­visi analog ke televisi digital rupanya masih menjadi ma­salah di berbagai daerah, termasuk Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya, memin­ta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menganggarkan pem­belian STB pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae­rah (APBD) 2023. Berdasarkan daftar penerima berbasis pada DTKS di Dinas Sosial Kota Bogor sebanyak 58 ribu, hanya 21 ribu yang baru me­nerima bantuan STB. Dengan begitu, ia menilai bantuan dari pemerintah pusat yang bekerja sama dengan lem­baga penyiaran swasta itu tidak maksimal di daerah. “Baru 21 ribu yang sudah menerima (STB, red), jadi kurang lebih masih ada 37 ribu yang belum menerima berdasarkan DTKS. Untuk itu, saya minta pemkot mengang­garkannya dalam APBD 2023, estimasi yang layak dan benar-benar diberikan STB berda­sarkan kriteria khusus ada di angka 32 ribu. Atau, disesu­aikan kemampuan keuangan daerah dengan kriteria men­dekati keadilan,” tuturnya. Atty menambahkan, masy­arakat mengeluh lantaran Kementerian Kominfo men­ghentikan siaran TV analog di Jabodetabek pada Rabu (2/11). Hal tersebut sontak membuat riuh masyarakat. “Masyarakat menengah ba­wah hiburannya hanya TV. Siaran (analog) dihentikan, yang nggak dapat kan harus beli (STB, red). Boro-boro untuk beli STB, mereka lebih memilih beli keperluan lain yang lebih urgent,” kata po­litisi PDI Perjuangan itu. Legislator dua periode itu menambahkan, intervensi APBD untuk kebutuhan STB bagi masyarakat sangat dit­unggu, mengingat TV meru­pakan hiburan satu-satunya untuk keluarga.(rez/ryn/ eka/py)

Editor: admin metro

Tags

Terkini

5 Calon Kades Siap Tarung Pilkades Cipinang Rumpin

Kamis, 2 Februari 2023 | 23:15 WIB

Rotasi Mutasi Pejabat Pemkot Bogor Masih Molor

Kamis, 2 Februari 2023 | 12:19 WIB
X