METROPOLITAN - Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Anita Primasari Mong­an, mempertanyakan alasan Satpol PP Kota Bogor yang batal menyegel Kafe Bajawa Flores hingga saat ini. Anita menilai, pelanggaran apa pun yang terjadi, khus­usnya di Kota Bogor, tidak bisa ditoleransi ketika me­mang ada kegiatan usaha namun belum mengantongi izin. Ia juga tidak membenarkan sikap Satpol PP yang pada akhirnya batal melakukan penyegelan hanya karena pemilik usaha tengah me­nempuh proses perizinan. “Bagaimanapun kita harus taat pada azas. Urus perizi­nan dulu baru boleh bero­perasi. Apa pun alasannya tidak bisa dijadikan justifi­kasi oleh pemkot bahwa itu boleh beroperasi,” kata wa­nita yang juga politisi De­mokrat itu. Wakil ketua Komisi I DPRD Kota Bogor ini menambahkan, pembiaran operasional tem­pat usaha seperti yang dibe­rikan kepada Kafe Bajawa hanya akan menjadi preseden buruk bagi Pemkot Bogor. “Jika yang terjadi seperti saat ini, asumsinya kan bisa saja terjadi tindakan kurang pan­tas yang dilakukan oknum-oknum alias adanya praktik KKN,” ujarnya. Oleh karena itu, ia menya­rankan Pemkot Bogor men­ciptakan sistem perizinan, terutama soal lamanya pro­ses, di mana investor ke depan tak lagi mengeluhkan ketika berinvestasi di Kota Bogor bahwa prosesnya lama, rumit dan tidak menentu kapan terbitnya. “Tetapkanlah aturan proses perizinan berdasarkan ki­nerja waktu, misalnya di meja A hanya boleh sekian lama, demikian pula di meja lain. Dengan hal ini, kita ber­harap agar dapat memberikan kepastian kepada investor kapan izin tersebut terbit,” ujarnya. “Hal ini bisa men­jadi ukuran kinerja (key per­formance, red) dari ASN di Kota Bogor. Jadi, bagi saya, siapa pun atau apa pun usa­hanya tetap kantongi saja dulu izinnya, baru boleh be­roperasi,” sambung Anita. Ia juga meminta Pemkot Bogor ke depan harus lebih baik. Sistem birokrasinya harus lebih efisien, efektif dan aman secara berkelanjutan. Sehingga siapa pun pemim­pinnya nanti, sistem yang sudah terbangun dan ber­kelanjutan tersebut dapat dijalankan sebagai salah satu warisan atau legacy dari pemerintahan saat ini. Diketahui, Satpol PP Kota Bogor dipastikan tak akan menyegel Kafe Bajawa Flores yang berdiri di Jalan Mer­deka, Bogor Tengah. Sebab, surat pemberitahuan penye­gelan urung dikeluarkan. Kepala Satpol PP Kota Bogor, Agustian Syach, beralasan pihaknya batal melayangkan surat penyegelan karena pengelola kafe sudah menunjukkan proses pendaf­taran Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui apli­kasi SIMBG. Pria yang kerap disapa De­mak itu hanya akan berko­ordinasi dengan Dinas Pe­kerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor untuk memastikan proses tahapan perizinan sudah sejauhmana. “Karena jika PBG sudah masuk, artinya berkas pendukung sudah lengkap semua. Kita sudah dapat copy pendaftaran PBG-nya. Kalau berkas sudah len­gkap, kita penyegelan untuk apa? Karena izin akan keluar,” dalih Agus. Saat disinggung soal proses perizinan lainnya, sambung Agus, memang masih panjang. Karena harus juga mengan­tongi kajian saran teknis (sartek) lalu lintas di Dinas Perhubungan dan kajian pendukung lainnya. “(Me­mang) Masih ada proses itu. Cuma artinya tahapan peri­zinan dalam proses. Kita akan cek ke PUPR, dokumen kel­engkapan yang dilampirkan apa saja. Kalau belum lengkap, kita akan maju (penyegelan, red),” ucapnya. Meski begitu, Agus mene­gaskan bahwa pengelola Kafe Bajawa Flores bakal dikenakan sanksi berupa denda yang harus dibayarkan lantaran sudah beroperasi meski belum mengantongi perizinan. Perlakuan ber­beda pun terjadi Mie Gacoan yang langsung ditutup Satpol PP Kota Bogor. Hal ini pun menjadi bahan perbincangan di pelbagai kalangan, karena tidak konsistennya Korps Penegak Perda Kota Hujan tersebut.(rez/eka/py)