Untuk mengejar ketertinggalan standar WHO terkait fasilitas kesehatan (faskes) yang kurang memadai, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhubi, meminta Pemkab Bogor melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) fokus meningkatkan faskes yang ada.
“SETIAP tahun anggaran kesehatan itu mengambil 10 persen dari APBD Kabupaten Bogor. Dengan anggaran tersebut seharusnya bertahap bisa meningkatkan faskes yang ada,” katanya.
Ia menyebut, ketertinggalan itu sudah terjadi cukup lama. Sehingga ia mengaku heran jika standar WHO masih belum tercapai. Terlebih, saat ini Pemkab Bogor telah memiliki RSUD baru.
“Itu terjadi sudah lama, kita juga sudah meminta Dinkes setiap tahunnya untuk meningkatkan faskes,” paparnya.
Meningkatkan standar WHO tersebut, Ridwan Muhibi meminta Dinkes mengubah puskesmas yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menjadi rumah sakit tipe D. Sehingga kekurangan tempat tidur yang menjadi standar WHO dapat terpenuhi. “Dengan begitu, tempat tidur juga akan bertambah. Karena jika melakukan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan itu, maka waktunya cukup lama,” ujarnya.
Setelah meningkatkan puskesmas menjadi rumah sakit tipe D, maka Pemkab Bogor tinggal fokus pada peningkatan SDM di masing-masing rumah sakit tipe D. “Persoalan ini memang harus dipikirkan bersama. Tapi seharusnya kalau Pemkab Bogor benar-benar ingin meningkatkan pelayanan seharusnya sudah dapat dilakukan,” pungkasnya. (mam/eka/py)
