METROPOLITAN.ID - Komisi I DPRD Kota Bekasi meminta Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad menghadirkan 37 pejabat eselon III dan IV yang telah dirotasi dan mutasi agar hadir dalam rapat kerja (Raker) di Komisi I.
Sayangnya, undangan rapat kerja yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Bekasi Syaifuddaulah itu tidak ditanggapi serius.
Tidak ada satupun pejabat eselon III maupun eselon IV yang hadir memenuhi undangan tersebut, Kamis 6 Juni 2024.
Baca Juga: Simak Fakta Sandra Dewi Dijadikan Tersangka Kasus Korupsi Timah, Hoax atau Fakta
Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Faisal, mengatakan bahwa pihaknya menginginkan adanya transparansi terkait adanya rotasi mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
“Kami hari ini kecewa sekali, Pj mengintervensi kehadiran teman-teman, 37 orang yang sudah kami undang secara resmi. Mudah-mudahan Pj memiliki itikad baik,” katanya.
Faisal juga mengaku tidak mau mempersoalkan lagi rotasi mutasi boleh dilakukan atau tidak. Tetapi di sisi lain ia ingin agar semua aparatur sipil negara (ASN) memiliki hak yang sama dalam jenjang karirnya di pemerintahan.
Baca Juga: Soal Tes CPNS dan PPPK Ditulis 38 Perguruan Tinggi, Panselnas Jamin Tidak Bocor
“Kami minta agar Pj Wali Kota bisa memfasilitasi agar ASN memiliki jenjang karir yang baik, sesuai dengan profesionalitas dan kompetensi mereka,” lanjut dia.
Di tempat yang sama Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan mengungkapkan hal senada. Persoalan yang saat ini ia soroti bukan lagi tentang rotasi dan mutasi.
“Ini yang baik dirotas, yang tidak baik juga dirotasi jadi tolak ukurnya apa?,” tanya pria yang biasa disapa Enung. (din/ryn)
