METROPOLITAN.ID - Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad menanggapi geramnya Komisi I DPRD Kota Bekasi lantaran tidak hadirnya para pejabat eselon III dan IV yang baru dilantik ke rapat kerja komisi, pada Kamis 6 Juni 2024 lalu.
Gani Muhamad beralasan, pemanggilan para pejabat eselon III dan IV tersebut harus sesuai dengan tata tertib yang berlaku.
"Prinsip saya enggak ada masalah, tapi karena ini lembaga punya aturan main bahwa di tata tertib DPRD-nya itu tidak boleh memanggil orang perorangan itu lintas OPD. Kecuali ada laporan, kecuali untuk angket, baca tartib-nya," ujar dia Jumat 7 Juni 2024.
Baca Juga: Lafaz Niat Puasa Dzulhijjah Lengkap Dengan Latin dan Terjemahannya
Ia menyampaikan, bahwa pihaknya telah mempelajari surat undangan raker di Komisi I DPRD Kota Bekasi. Langkah selanjutnya, kata Gani, ia kemudian mengirimkan surat kepada Ketua DPRD Kota Bekasi.
"Karena yang menandatangani undangan DPRD adalah ketua (DPRD), saya kembali bersurat mengkonfirmasi itu menyampaikan itu, prinsip saya sepakat sepanjang tartib DPRD," jelasnya.
Gani Muhamad tetap menyampaikan rasa hormatnya kepada DPRD Kota Bekasi.
Kendati demikian ia tidak mau pemanggilan para pejabat yang baru saja dilantik menjadi polemik di kemudian hari. Apalagi ia menilai pemanggilan tersebut tidak sesuai dengan tertib DPRD.
"Jangan sampai saya melepaskan pasukan saya, jajaran saya untuk menghadiri sesuatu yang menurut saya itu tidak sesuai tartib. Tetapi jika nanti Ketua DPRD-nya menjawab bahwa ini bisa menjelaskan ke saya, saya persilahkan. Enggak ada masalah, no problem," lanjut dia.
Gani juga menjawab tudingan para anggota dewan terkait rotasi dan mutasi yang sarat kepentingan politik. Ia berpendapat bahwa apa yang dilakukannya sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
"Itu silahkan persepsi, kita negara demokrasi. Tapi semua sudah saya jalankan, bagaimana saya berani kalau tidak sesuai prosedur, bagaimana nanti saya bisa menang gugatan, kalau pun saya tidak sesuai prosedur itu kami lakukan dengan baik," bantahnya. (din/ryn)
