METROPOLITAN.ID - Ketua Aliansi Rakyat Bekasi (ARB) Cabang Kota Bekasi, Wawan Agung menilai Pj Wali Kota Bekasi dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta tidak mendukung program Presiden RI dalam Pendidikan nasional.
Wawan menyayangkan aksi demonstrasi BMPS ke Gedung DPRD Kota Bekasi beberapa waktu lalu.
“Malah diduga ada unsur mengedepankan arogansi kepentingan golongan, karena sekretaris BMPS dalam orasinya selalu mengedepankan teknis bagaimana para calon peserta didik baru agar dimasukkan ke Sekolah swasta yang Mewah (Mepet Sawah) yang notabene jauh dari syarat layak dalam hal Infrastruktur fasilitas Pendidikan,” ujar Wawan, Jumat 19 Juli 2024.
Baca Juga: Bantu Warga Berobat ke RS Proklamasi, Motor Ketua RT di Karawang Malah Raib Digondol Maling
Menurut Wawan, tujuan Undang-undang Sistem Pendididikan Nasional dan Program utama Presiden RI adalah mewujudkan Indonesia Emas, dengan unsur Demografi perlu dipenuhinya sistem pendidikan yang memiliki infrastruktur Fasilitas Pendidikan yang layak.
Tetapi pada kenyataannya, kata dia, banyak sekolah swasta yang belum memenuhi syarat tersebut.
“BMPS Kota Bekasi malah sudah mendesak pemerintah Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi agar memasukkan para peserta didik ke sekolah swasta yang Mewah (mepet sawah),” kata dia.
Baca Juga: Realme Konfirmasi Realme Watch S2 akan Segera Rilis, Beberapa Fitur Utama Bocor
“Sama-sama kita tahu PPDB Kota Bekasi saat ini lagi carut marut, malah ditambah makin gaduh dengan adanya aksi BMPS Kota Bekasi kemarin, malah permintaan BMPS tersebut di dukung oleh Pj Wali Kota Bekasi lagi. Lagi-lagi Pj Wali Kota Bekasi bisanya cuman bikin gaduh saja di Kota Bekasi ini,” imbuh Wawan.
Sebelumnya, Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly mengungkapkan, sampai dengan penutupan PPDB, Pemkot, Disdik dan Pj Wali Kota masih berkomitmen dengan fakta integritas yang disepakati.
Namun setelah melakukan monitoring ke beberapa SMP negeri, pihaknya menemukan beberapa siswa yang ditahan karena dijanjikan oleh anggota dewan untuk bisa masuk sekolah negeri.
Baca Juga: Disnakertrans Kabupaten Karawang Bareng PT Chemco Gelar Program Pelatihan Konversi Motor Listrik
”Di dewan pun sebenarnya ada spare yang kita berikan, di Permendikbud itu kan 32 (jumlah rombel), di Kota Bekasi ada kebiasaan titip menitip, kita masih kasih spare 8, sehingga di tahun ini ketemu di angka 40,” terang Ayung usai audiensi dengan Komisi I DPRD Kota Bekasi, pada Rabu 17 Juli 2024.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Faisal, menyampaikan Kepedulian masyarakat dan kepedulian Pemerintah melihat temen-temen yang ada di swasta harus ada porsi lebih.
