METROPOLITAN.ID - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, resmi mengundurkan diri dari jabatannya.
Keputusan itu diumumkan secara terbuka melalui sebuah cuplikan video yang diunggah oleh akun media sosial Total Politik pada Senin, 21 April 2025.
Dalam video berdurasi singkat tersebut, Hasan tampak sedang menjalani aktivitas terakhirnya sebagai pimpinan lembaga strategis yang mengatur arus komunikasi pemerintah.
Baca Juga: 4 Pilihan Smartphone Samsung Galaxy A Series Yang Murah dan Menawarkan Spesifikasi Mumpuni
Terlihat ia tengah menandatangani sejumlah berkas, menyelesaikan tugas-tugas administratif terakhir di ruang kerjanya.
Ia mengatakan, hari Senin tersebut merupakan hari terakhirnya bekerja di Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan memilih untuk mendokumentasikannya sebagai bentuk penutupan yang simbolis.
"Teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di Kantor Komunikasi Kepresidenan. Itu sebabnya hari itu diabadikan, saya meminta adik-adik dari Total Politik untuk mendokumentasikan aktivitas terakhir saya," ujar Hasan dalam video tersebut.
Baca Juga: Realme Resmi Hadirkan Realme Buds Air 7 Pro, Yuk Lihat Fitur Menarik dan Harga yang Ditawarkan
Hasan menyebutkan, surat pengunduran dirinya telah disampaikan secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, keputusan untuk mundur ini sudah lama dipertimbangkan. Ia mengaku, dirinya sudah beberapa kali menyampaikan dalam berbagai forum, termasuk podcast, bahwa apabila dihadapkan pada situasi yang tak lagi bisa ia kendalikan, maka ia akan memilih untuk mundur secara terhormat.
“Kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh, kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi,” ungkapnya.
Baca Juga: Bupati Rudy Susmanto Minta Indomart dan Alfamart Tarik Peredaran Makanan Mengandung Unsur Babi
Hasan menegaskan, keputusannya bukan dilandasi oleh emosi sesaat atau tekanan eksternal, melainkan refleksi yang dilakukan secara tenang dan penuh pertimbangan demi menjaga kualitas komunikasi publik pemerintah.
“Ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang dan demi kebaikan komunikasi pemerintah,” lanjutnya.
