METROPOLITAN.ID - Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Bekasi Dr Inayatullah bersama Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Bekasi Ir Kustantinah menghadiri kegiatan Pra Rapat Koordinasi Komisariat Wilayah III Apeksi tahun 2023, 2-4 Mei di The Royale Krakatau, Cilegon, Banten.
Pada tahun ini Pra Rakowil III mengusung tema Sinergi Pemerintah Kota dan Pusat Dalam Penguatan SDM dan Kebijakan Fiskal
Pra Rakorwil III dibuka langsung oleh Asda 1 Tatang H Muftadi dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada tim dari Apeksi Komisariat Wilayah III.
Baca Juga: Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Kirim Bantuan Tongkat Kaki buat Warga
Beserta seluruh perangkatnya yang telah menunjuk Kota Cilegon selaku tuan rumah dalam penyelenggaraan kegiatan Pra-Rakorwil III Apeksi tahun 2023.
“Atas nama Pemkot Cilegon saya mengucapkan selamat datang di Cilegon kepada para utusan Pra Rapat Koordinasi Komisariat Wilayah III. Dan saya sangat mengapresiasi,” kata Tatang
Ia menambahkan, atas nama Pemkot Cilegon berharap agar dalam pelaksanaan Pra-Rakorwil III Apeksi berjalan dengan baik dan lancar.
Baca Juga: Sepekan Lebih Usai Lebaran 2023, Kota Bekasi Laporkan Pasien Covid-19 Aktif Tembus 191 Kasus
Ia juga berharap Pra-Rakorwil III Apeksi dapat memberikan hasil yang menunjang dalam suksesnya pelaksanaan Rakerwil Komisariat Wilayah III Apeksi.
Ditempat yang sama Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Bekasi Dr Innayatullah menyampaikan bahwa kegiatan ini digagas untuk memperkuat peran dalam pembangunan daerah.
“Berpikir berkolaborasi melakukan akselerasi perubahan dan pergerakan dalam pembangunan daerah. Utamanya dalam penguatan SDM dan kebijakan fiskal,” papar Inayatullah.
Baca Juga: Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Sambangi Korban Kekerasan Pencuri di Jatiasih
Dia menambahkan APEKSI memegang peranan yang penting dalam pembangunan daerah, selain itu pada kali ini, Pra Rakorkomwil membahas bersama isu-isu strategis diantaranya:
1. Penataan birokrasi kepegawaian, PPPK, dan tenaga honorer,
2. Dana transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah,
3. Akselerasi proses penyusunan peraturan daerah, dan lainnya.
