Dampak IKN, Banyak Ruas Jalan di Benua Etam Diambil Alih Pemerintah Pusat

METROPOLITAN.ID - Baru-baru ini, Presiden RI Joko Widodo menarik perhatian masyarakat atas keputusannya saat mengunjungi Lampung.

Orang nomor satu di Indonesia ini mengambil alih perbaikan jalan rusak yang ada di daerah Lampung.

Tidak tanggung-tanggung, Pemerintah Pusat diketahui telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp800 miliar untuk memperbaiki 15 ruas jalan rusak di Lampung.

Baca Juga: Rudy Susmanto Minta Bacaleg dari Gerindra Harus Representasi Perjuangan Prabowo Subianto

Peralihan kewenangan perbaikan jalan dari daerah ke Pemerintah Pusat ini dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan di daerah lainnya. Pasalnya, tak hanya Lampung yang memiliki kondisi jalan rusak parah.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Veridiana Huraq Wang mengatakan bahwa banyak ruas jalan yang ada di Benua Etam diambil alih Pemerintah Pusat.

"Ruas jalan antar kabupaten di daerah sini (Kaltim), banyak yang ditarik menjadi jalan pusat. Jadi sekarang ini sedikit sekali menjadi kewenangan provinsi," ujarnya, Kamis (11/5/2023).

Baca Juga: Luasnya Informasi yang Bisa Diakses, Ananda Emira Moeis Harap Generasi Muda Selektif Memilih Informasi

Perpindahan kewenangan ini dampak dari perpindahan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Provinsi Kaltim.

"Ini boleh jadi dampak dari IKN," jelasnya, di Kantor KPU Kaltim, jalan Basuki Rahmat, Kota Samarinda.

Pengambilan alih ini kata Veridiana Huraq Wang, sebagai bentuk perhatian Pemerintah Pusat pada Provinsi Kaltim. Tahun 2023 ini saja, anggaran yang diberikan untuk ruas jalan di Bumi Etam cukup besar sekitar Rp10 triliun.

Baca Juga: 1.559 Peserta Kompetisi Matemetika Bersaing Dibabak Final untuk Rebut Trofi Bergengsi

"Total semuanya hampir Rp10 triliun untuk Kaltim dari APBN. Namun memang dari Rp10 triliun itu, sebesar Rp8 triliun untuk daerah sekitar IKN. Intinya, anggaran ini khusus untuk infrastruktur jalan," katanya.

Kendati demikian, Komisi III DPRD Provinsi Kaltim akan terus melanjutkan perjuangan agar Pemerintah Pusat bisa memberikan anggaran yang lebih besar lagi.