METROPOLITAN.ID - Banyaknya kasus mempekerjakan anak dibawah umur, mendapat perhatian dari anggota DPRD provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Agiel Suwarno, sangat mengecam hal tersebut, sebab menurutnya itu tindakan yang melanggar aturan.
"Karena itu melanggar aturan. Jadi anak yang waktunya untuk sekolah yang harus di fungsikan atau di arahkan untuk sekolah jangan dipekerjakan," tegasnya.
Jika ada perusahaan yang mempekerjakan anak-anak dibawah umur, Agiel sapaan akrabnya, berharap itu harus ditindak dengan tegas.
Baca Juga: Rudy Susmanto Minta Bacaleg dari Gerindra Harus Representasi Perjuangan Prabowo Subianto
"Dinas terkait harus melakukan upaya itu. Jangan sampai terjadi. Kan waktunya mereka sekolah bukan kerja. Kasian masa depannya," ujarnya.
Dirinya juga menyampaikan, hal ini tidak boleh terulang kembali, maka ia berharap pihak berwenang dapat mengambil tindakan tegas pada para pelaku yang mempekerjakan anak dibawah umur.
"Ditindak tegas lah itu jangan sampai terulang kembali. Kasian anak kita waktunya sekolah malah kerja masa depannya di mana. Tantangan ke depan luar biasa sulitnya," jelasnya.
Baca Juga: Direksi bank bjb Raih Predikat Top 100 Outstanding Women Recognition 2023
"Kalau mereka tidak dari sekarang di siapkan sebagai tenaga kerja yang terdidik punya pendidikan yang cukup beberapa tahun kemudian tertinggal," sambung Agiel.
Sebab menurutnya, potensi Benua Etam sangatlah besar, namun pendidikannya masih tertinggal jauh.
"Kaltim luar biasa kaya tetapi pendidikan kita masih tertinggal jauh. Jadi saya juga akan minta misalnya sekolah yang ada di daerah misalnya SMK/SMU yang menjadi kewenangan Provinsi dan di daerah itu harusnya punya kualitas yang sama di kota kota besar jangan sampai jomplang," terang Anggota Komisi I DPRD Kaltim tersebut.
Baca Juga: Bupati Anne Ratna Mustika Tegaskan Kabupaten Purwakarta Fokus Ciptakan Iklim Investasi yang Kondusif
Alokasi anggaran untuk pendidikan di Kaltim harus sebesar kurang lebih 20 persen, dan harus sesuai atau sama diseluruh kabupaten/kota yang ada di Kaltim.
"Kemudian beasiswa orang di daerah juga harus dapat menikmati beasiswa itu . Tahun ini kalau tidak salah ada 40.000 ya itu juga harus terbagi lah untuk semua anak kita yang membutuhkan. Pokoknya kita awasi bersama," pungkas legislator dari fraksi PDI Pejuangan.(*)
