Ketua DPRD Kaltim Harap Banyak Terbentuk Pansus Terkait Pertambangan yang Lebih Mendalam

METROPOLITAN.ID - Usainya masa kerja Panitia Khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan (IP) DPRD provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang mendapatkan banyak temuan-temuan, untuk itu Ketua DPRD Provinsi Kaltim Hasanuddin Mas'ud berharap akan adanya Pansus yang dapat mendalami kasus temuan-temuan dari pansus IP.

"Kalau perlu ditambah lah, khususnya untuk pansus investigasi pertambangan, itukan ada berapa item yang perlu di dalami, misalnya jamrek, terus CSR, sumber daya masyarakat, itukan perlu dibuatkan pansus khusus supaya lebih spesifik kedalamnya," katanya, Jum'at (12/05/2023).

Sebab menurutnya, Pansus IP ini dibentuk secara umum, maka Hasanuddin meminta kedepannya pansus dibuat lebih spesifik mendalami kasus.

Baca Juga: Kerap Tawuran di Jalan Raya Bogor, Polisi Tangkap Delapan Pemuda yang Diduga Anggota Gengster

"Kalau ini (Pansus IP) umum, terus ada beberapa izin yang belum kita ketahui. Karena di bentuk umum (pansus IP) ini, saya minta kedepannya lebih spesifik untuk mendalami," ujarnya.

"Kalau dia pansus itu bisa memanggil kalau komisi kan tidak bisa, kalau berapa kali panggilan tidak dipenuhi ada berita acara yang bisa kita proses, untuk panggilan sah. Itu bagusnya pansus," sambung Hasanuddin.

Dirinya juga menyarankan, agar pansus banyak terbentuk di DPRD Kaltim. Dengan adanya beberapa item yang ditemukan Pansus IP, item-item itu perlu dibentuk pansus baru agar dapat dibahas lebih mendalam.

Baca Juga: Duh, Club Motor R15 Cibinong Orientasi Calon Anggotanya Berkendara Tanpa Pakaian dan Helm di Puncak

"Saya menyarankan pansus itu lebih banyak lah, untuk hal-hal yang kita anggap urgent untuk dibahas, termasuk pansus tambang.
Ini kita bahas pansus IP sudah selesai, itu ada beberapa item, nah saya mau item-item ini kita perdalam, dan bentuk pansus baru supaya lebih masuk kedalam," sarannya.

Namun, menurut Hasanuddin, pembentukan pansus tidak semata-mata langsung dibentuk, perlu dilakukan sesuai mekanisme yang ada, perlu di paripurna kan dahulu.

"Harus di paripurna kan dulu, baru kita bentuk pansus baru, ini perlu kita kawal sama-sama, apalagi CSR, supaya tidak ada yang keluar," tandasnya.(*)