METROPOLITAN.ID - Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi menggelar acara uji publik tahap II untuk penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2025-2045.
Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Junaedi didampingi Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kwastiningsih membuka acara tersebut dengan peserta sosialisasi dari perangkat daerah terkait.
Dalam sambutannya, Pj Sekda Kota Bekasi mengapresiasi rencana jangka panjang untuk tahap pembangunan agar menjaga keberlangsungan sumber daya alam.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Bogor Agus Salim Sebut LPJ Kapolres Budaya Positif Estafet Kepimpinan
Serta menjamin keselamatan kemampuan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip tujuan pembangunan.
"Rencana jangka panjang ini memang harus dirancang sedemikian rupa dalam pengelolaannya, KLHS ini tahap panjang dari 2025-2045 kedepan, diharapkan peserta bisa mengikuti hingga akhir sehingga kajian ini bisa diterapkan kedepannya," kata Junaedi.
Diharapkan dengan pertemuan ini, secara bersama membahas dan menyepakati rumusan alternatif dan rekomendasi dalam proses perintegrasian dokumen rancangan awal.
Baca Juga: Lepas Sambut Kapolres Bogor, Ini Kesan Rudy Susmanto terhadap AKBP Iman Imanuddin
"Ini menjadi tanggung jawab kita bersama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, semoga kehidupan kita membaik terutama terkait lingkungan hidup yang sering kita abaikan," ujar Junaedi.
Saat ini Kota Bekasi sedang dalam proses penyusunan KLHS RPJPD Kota Bekasi, berikut tahapan yang sudah ditempuh, diantaranya
1. Pembentukan Tim Pokja yang terlaksana bukan April 2023
2. Identifikasi dan pengumpulan data terlaksana pada bulan April-Mei 2023.
3. Analisis data terlaksana pada bulan Juni 2023.
4. Konsultasi publik tahap I pada bulan Juli 2023.
5. Konsultasi publik II pada hari ini.
KLHS ini merupakan rangkaian sistematis secara menyeluruh dan partisipatif memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegritas dalam pembangunan suatu wilayah.***
