METROPOLITAN.ID - Banyak aspek jadi perhatian untuk dipersiapkan jelang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke tanah Kalimantan.
Salah satunya perhatian terhadap tonggak perubahan kebutuhan dasar dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan tak sekedar memperhatikan infrastruktur.
Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) menggelar Rapat Kerja bersama Otorita Ibu Kota Nusantara, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim, Dinas Perkebunan Kaltim, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim, Dinas Perindagkop UMKM Kaltim, serta Dinas Perikanan dan Kelautan Kaltim.
Baca Juga: Hari Pertama Lebaran Arus Mudik Melandai, Kemenhub Sebut Hari Ini Arus Balik Dimulai
Dibuka langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Muin dan dipimpin oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono di Hotel Platinum Balikpapan, belum lama ini.
“Masalah pangan atau kebutuhan saya rasa tidak pernah bisa tercukupi jika kita mengharapkan apa yang ada di Kaltim. Selama ini pemasok kebutuhan kita adalah dari Jawa dan Sulawesi, apalagi dengan kehadiran IKN," kata dia.
"Otomatis ini PR kita, pemerintah dan otorita kedepan. Oleh karena itu dari Dinas yang terkait hadir pada hari ini bisa menyampaikan strategi atau rumusan untuk kita diskusikan sebagai persiapan menghadapi perpindahan IKN di Kalimantan Timur,” imbuh Baharuddin.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kaltim Muhammad Samsun menyampaikan pandangannya terkait fokus yang semestinya tidak hanya bertumpu pada ketahanan pangan.
Melainkan bagaimana masyarakat Kaltim dapat memproduksi dan menghasilkan sumber makanannya sendiri.
“Kalau berbicara ketahanan pangan sederhananya yang penting masyarakat Kaltim makan. Entah dari mana sumber pangannya, tapi kalau saya punya pemikiran yang berbeda dan lebih fokus pada swasembada pangan," kata Muhammad Samsun.
Baca Juga: Tewaskan 7 Orang, Begini Kronologi Kecelakaan Bus Rosalia Indah di Jalan Tol Batang - Semarang
"Dimana kita bisa menciptakan sendiri, memproduksi sendiri sumber pangan kita untuk masyarakat Kaltim, itu jauh lebih baik daripada sekedar ketahanan pangan. Tapi memang ada tahapannya, minimal masyarakatnya makan dulu agar ketahanan berikutnya barulah swasembada,” imbuh dia.
Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini kemudian menyoroti soal Kaltim Green (Economy Green) yang telah lama digaungkan sejak kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak.