METROPOLITAN.ID - Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad menginstruksikan kepada jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) agar menjaga stabilitas dan kondusifitas masa kampanye dan Pilkada 2025 Serentak 27 November 2024.
"Satpol PP dan Satlinmas harus lebih siap dalam masa kampanye dan pilkada serentak November mendatang. Dalam rangka menjaga stabilitas dan ketertiban umum, sebagaimana diamanatkan dalam Panca Wira Satya Polisi Pamong Praja," kata Gani Muhamad, Selasa 11 Juni 2024.
Menurut dia, Satpol PP dan Satlinmas memiliki peran yang besar dalam keberhasilan pelaksanan Pilkada. Oleh karena itu, Gani berharap agar Satpol PP mampu berkoordinasi dan berkolaborasi lebih baik dengan unsur pemerintahan.
Baca Juga: Lagi! Seorang Mahasiswa di Medan Buat Status Ejek Tentang Anak Palestina, Netizen: Na'udzubillah
Peran Satpol PP untuk menjaga situasi yang kondusif, lanjutnya, telah dibuktikan dengan tahap Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif pada 14 Februari lalu. Berbekal pengalaman tersebut, maka ia yakin pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan wali kota dan wakil wali
"Peringataan Satpol PP 2024 ini mari kita jadikan sebagai refleksi untuk bersikap tegas namun tetap humanis, proaktif dalam menceramati kondisi dan dinamika di Kota Bekasi dalam rangka menjaga stabilitas ketertiban umum, dan konsisten menjaga citra dan wibawa peneyelenggaraan pemerintahan," kata dia.
Kepada jajaran Satlinmas, Gani juga berharap mereka dapat menjalankan tugas untuk lebih proaktif melakukan pengamatan pada situasi dan kondisi di wilayah tempat tinggal masing-masing.
Sehingga dapat melakukan antisipasi dan mendeteksi adanya kemungkinan gangguan di tengah masyarakat.
“Saya ingatkan kepada Satpol PP dan Satlinmas agar meningkatkan kesiapsiagaan dalam menciptakan suasana aman dan tertib dalam mendukung keamanan pilkada serentak tahun 2024, yang kedua tingkaan profesionalisme serta kapasitas aparatur dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindugnan masyarakat sebagai salah satu urusan wajib pelayanan dasar,” tegas Gani. (din)