METROPOLITAN.ID - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut menanggapi pemeriksaan Kejaksaan Agung RI terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait kasus dugaan korupsi PT Pertamina Patra Niaga.
Dasco menegaskan, sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina, Ahok semestinya telah menerima berbagai laporan, termasuk hasil audit yang dilakukan selama masa jabatannya.
"Ya, saya pikir sebagai komisaris itu kan menerima laporan-laporan, kemudian hasil audit yang sudah dilakukan. Jadi, seharusnya semua informasi terkait tata kelola dan pengelolaan minyak impor sudah diketahuinya," ujar Dasco saat ditemui di Kawasan Jakarta Timur, Jumat, 14 Maret 2025, seperti dikutip dari Suara.com.
Baca Juga: Gunung Padang Trending di X, Disebut Tempat Paling Misterius
Menurut Dasco, dengan adanya temuan dugaan korupsi di Pertamina, perlu dilakukan pengecekan ulang terhadap hasil pengawasan yang telah dilakukan sebelumnya.
Ia menyoroti, pentingnya menelusuri kembali bagaimana audit serta pengawasan dijalankan selama Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama.
"Tentunya, dengan kondisi yang ada sekarang, harus dicek ulang bagaimana proses pemeriksaan dan auditnya waktu itu. Jika benar ada indikasi korupsi yang kini sedang diselidiki, maka harus ditelusuri lebih jauh," tambahnya.
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Sepakati Berikan Jaminan Sosial Pekerja BNN Kabupaten Bogor
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar, mengungkapkan dalam pemeriksaan yang berlangsung pada Kamis, 13 Maret 2025, Ahok mendapat 14 pertanyaan pokok.
Pemeriksaan tersebut berlangsung selama delapan jam dan berfokus pada peran serta kewenangannya selama menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.
"Setidaknya ada 14 pertanyaan pokok yang diajukan kepada yang bersangkutan. Fokusnya adalah bagaimana tugas dan fungsi yang dijalankannya sebagai Komisaris Utama Pertamina dalam mengawasi tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang," kata Harli.
Baca Juga: Pelaku Penusukan Berujung Maut di Karadenan Ditangkap di Sumatera
Selain itu, kata dia, penyidik turut menggali informasi mengenai pengawasan yang dilakukan Ahok terhadap kinerja perusahaan, khususnya dalam hal tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang dilakukan PT Pertamina Patra Niaga.
Pemeriksaan juga mencakup pertanyaan tentang anak usaha Pertamina yang terkait dengan impor minyak.