METROPOLITAN.ID - Heboh video mobil berpelat dinas milik Kementerian Pertahanan (Kemenhan) diduga tengah melakukan negosiasi dengan wanita pekerja seks komersial (PSK) di pinggir jalan.
Aksi yang dianggap mencoreng nama baik institusi pertahanan negara itu memantik sorotan publik dan memicu berbagai spekulasi.
Namun, pihak Kemenhan dengan tegas memberikan klarifikasi. Melalui Kepala Biro Informasi dan Humas Setjen Kemhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, ditegaskan bahwa pelat dinas pada mobil tersebut adalah palsu alias bodong, dan sudah tidak berlaku secara resmi.
Baca Juga: Apa Agama Titiek Puspa? Ini Kisah Hidup dan Perjalanan Spiritualnya
Dalam pernyataan resminya, Brigjen TNI Frega menyebut, pelat dinas tersebut sebelumnya memang pernah digunakan oleh seorang pegawai Kemenhan yang kini telah memasuki masa pensiun.
Setelah pensiun, pegawai tersebut menjual mobil yang dulu digunakannya, dan pelat dinas pun telah ditarik kembali oleh pihak Kemhan.
“Itu memang sebelumnya digunakan oleh pegawai Kemenhan yang sudah pensiun, dan pegawai tersebut memang sudah menjual mobil itu. Nomor pelatnya sudah ditarik, jadi secara resmi pelat tersebut tidak berlaku lagi,” jelas Frega di Jakarta, seperti dikutip dari Suara.com, pada Jumat, 11 April 2025.
Baca Juga: Titiek Puspa Meninggal Dunia, Ini Deretan Lagu Legendaris yang Terus Dikenang Sepanjang Masa
Brigjen Frega juga menyoroti fenomena maraknya kloning pelat dinas instansi pemerintah, termasuk milik Kemenhan.
Ia menyayangkan betapa mudahnya masyarakat umum bisa mendapatkan replika pelat tersebut melalui berbagai toko online seperti Shopee dan Tokopedia.
“Hanya memang kalau dilihat kan teman-teman bisa lihat ya di Shopee, kemudian di Tokopedia ada yang suka menjual pelat-pelat nomor Kemhan di situ. Kemungkinan ada yang mengkloning, menggunakan nomor itu,” ujarnya.
Baca Juga: Gubernur Dedi Mulyadi Minta Warga Sukabumi Waspadai Aktivitas Gunung Gede
Frega mengaku prihatin dengan kondisi tersebut karena membuka peluang besar bagi penyalahgunaan, baik untuk aksi kriminal maupun tindakan tidak etis yang merugikan institusi.
Menanggapi kejadian ini, Kemenhan menyatakan komitmen untuk menindak tegas apabila ditemukan ada pihak internal yang dengan sengaja menggunakan fasilitas dinas untuk tindakan yang mencemarkan nama baik institusi.