metro-kaltim

Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun Sebut Perusahaan Pemegang IUP PKP2B di Kukar Jangan Merugikan Rakyat

Senin, 13 Februari 2023 | 14:59 WIB
Wakil Ketua DPRD Kaltim M Samsun. (DPRD Kaltim)

METROPOLITAN.ID - Aktivitas penambangan baru bara oleh PT Adimitra Baratama Nusantara di Kelurahan Jawa, Kecamatan Sangasanga, Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim) kembali dikeluhkan warga. Kali ini warga RT 03 Kelurahan Jawa yang mengeluh.

Aktivitas penambangan dituding jadi penyebab hilangnya sumber air bersih dan warga kerap diserang hama hutan, dalam hal ini monyet.

Syahruddin warga Dusun RT 03 Kelurahan Jawa Kecamatan Sangasanga mengatakan, sebelum ada aktivitas PT ABN, warga banyak yang menanam pohon buah-buahan.

Baca Juga: Masih Trending di Twitter! Netizen Penasaran Cari Link Download Video Nesya Tanpa Sensor, Begini Kelanjutannya

Selain untuk konsumsi pribadi, hasil kebun yang melimpah bisa dijual. Namun menjadi berbeda sejak kehadiran PT ABN.

“Sekarang, jangankan ada buahnya, semua habis diserang monyet dan hama hutan lainnya. Pasalnya habitat mereka terganggu akibat beroperasinya PT ABN,” kata Syahruddin.

Syahruddin menyebutkan, kalau sejak dirinya bujangan, lalu menikah dan kini anaknya telah berada di bangku kuliah, tidak ada gangguan hewan dari hutan. Meski tempat tinggalnya dekat dengan hutan.
 

Baca Juga: Sedekade Vakum, Band Sorban Hitam Puaskan ‘Dahaga’ Pecinta Musik Ghotic Metal di Kafe New Kaliber

“Setelah masuknya PT ABN hutan habis, habitatnya juga habis. Bahkan monyet sampai melompat ke indekos warga,” kata Syahruddin.

Dituturkan Syahruddin, hal demikian kerap disampaikan juga kepada PT ABN, namun mereka justru balik bertanya tentang keberadaan kebun dan mengatakan sudah mengeceknya.

“Mestinya pihak PT ABN setelah mengetahui hal itu bisa memiliki kebijaksanaan baik tetapi malah berbahasa demikian. Begitu juga dengan sumur yang kering. Warga sekarang hanya berharap pada air hujan yang ditampung kemudian diberi obat agar bisa digunakan,” ungkap Syahruddin.

Wakil Ketua DPRD Kaltim dapil Kutai Kartanegara Muhammad Samsun angkat suara. Dia meminta agar perusahaan pemegang IUP PKP2B jangan sampai terus-terusan merugikan rakyat.

Baca Juga: Edi Damansyah Resmi Nakhodai DPC PDI Perjuangan Kukar, Pelantikan Dirangkai Pesta Rakyat

Ia juga menegaskan, perusahaan yang sudah diberi kontrak PKP2B oleh pemerintah pusat di daerah, seyogianya mau bekerjasama dan mau memperhatikan kondisi masyarakat daerah.

 Supaya masyarakat juga merasakan dampak positif atas kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut yang bukan hanya sekedar mengeruk hasil alam di Kaltim terutama di Sangasanga.

“Wajar kalau masyarakat kali ini banyak menuntut terkait dengan bantuan dan juga hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat daerah,” kata Samsun politisi PDI Perjuangan.

Halaman:

Tags

Terkini