METROPOLITAN.ID - Anggota Pansus Investigasi Pertambangan (IP) DPRD Provinsi Kalimantan Timur Agiel Suwarno soroti aksi penutupan tambang diduga ilegal yang baru-baru ini dilakukan oleh warga Desa Rempanga Pal 8 Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kejadian yang melibatkan oknum premanisme ini tentunya akan menjadi konsen Pansus IP.
Pasalnya, masalah tambang di Bumi Etam sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerja-kerja Pansus IP selama beberapa bulan ini.
Baca Juga: Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tinjau Pelaksanaan Sub PIN Polio di Bekasi Timur
Langkah yang akan diambil oleh pansus IP tegas Agiel Suwarno, yakni pihaknya akan memberikan rekomendasi kepada Aparat Penegak Hukum (APH), Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Saya pikir masalah di Loa Kulu ini akan keluar atau difinalisasi dalam bentuk rekomendasi. Titik akhirnya, pasti berbentuk rekomendasi yang akan kita tujukan ke penegak hukum, Pemerintah Provinsi dan Kementerian ESDM," ungkapnya, Senin 3 April 2023.
Harapannya, pihak yang bertugas menangani tambang ini dapat bergerak dan bertindak secepatnya.
Pasalnya, tambang batu bara yang diduga ilegal ini benar-benar membuat masyarakat merasa resah.
"Pemerintah Daerah dan APH harus bertindak, apalagi tambang ilegal ini dipastikan ada pendampingan dari premanisme. Itu yang harus kita tuntaskan jangan dibiarkan begitu saja," jelasnya, di Gedung D Komplek DPRD Kaltim, jalan Teuku Umar, Kota Samarinda.
Selain itu, ia juga menyoroti kinerja inspektor tambang yang ada di Provinsi Kaltim.
Saat ini, jumlah keseluruhan inspektor tambang di Bumi Etam hanya sekitar 30 orang.
Tentunya, ia merasa jumlah ini tak akan mampu menangani permasalahan tambang di Kaltim.
"Saya pastikan mereka tak mampu mengatasi tambang ilegal yang ada di Kaltim, makanya harus dievaluasi. Kinerja mereka benar-benar kami pertanyakan, buktinya ilegal tambang ada dimana-mana malah dibiarkan," katanya.