METROPOLITAN.ID - Buntut polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online jalur zonasi di Kota Bogor terus bergulir.
Teranyar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Bogor mempertanyakan landasan hukum dibentuknya tim verifikasi yang dibentuk oleh Wali Kota Bogor Bima Arya.
Menurut para legislator, kehadiran tim verifikasi ini membuat terjadinya tumpang tindih tupoksi dengan tim PPDB online yang sudah ada.
Baca Juga: Segera Dibuka! Simak Berikut Ini Tata Cara Daftar CPNS dan PPPK 2023
Diketahui, demi mengetahui hasil dari investigasi kecurangan PPDB, DPRD Kota Bogor melalui Komisi I dan Komisi IV memanggil tim khusus yang diketuai oleh asisten pemerintahan Irwan Riyanto itu.
DPRD Kota Bogor pun meminta data hasil verifikasi yang sudah dilakukan selama tiga hari ini. Diketahui dari kurang lebih 900 data yang diverifikasi, terdapat 577 data yang dinyatakan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Sedangkan untuk data yang tidak sesuai berjumlah 297 dengan sisa 36 data yang belum terverifikasi sampai rapat dimulai dan terdapat 3 data yang tidak dapat diverifikasi karena beralamat di luar Kota Bogor.
Baca Juga: Ini Jajanan Serba Rp10 Ribu di PRJ 2023, Biar Kantong Nggak Bolong di Jakarta Fair 2023
“Hari ini kita melakukan rapat gabungan untuk mengetahui carut marut PPDB melalui sistem zonasi, ucap Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata pada Senin 10 Juli 2023.
Kejadian atau polemik PPDB, kata Dadang sudah terjadi sejak bertahun-tahun silam. Seharusnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membuat tim verifikasi sejak awal PPDB dimulai dengan SK dan tupoksi yang jelas, sehingga bisa bersinergi dengan tim PPDB online yang sudah ada dan memiliki landasan hukum yang jelas.
“Tim verifikasi harus jelas dasar hukumnya itu apa dan masukan dari komisi, ini harusnya dibentuk dari awal agar tidak terjadi tumpang tindih. Tim verifikasi juga harus tahu tupoksinya, serta harus mengeluarkan rekomendasi dan tidak memaksakan hasilnya kepada keputusan yang dibuat oleh panitia PPDB Online nantinya,” jelas dia.
Baca Juga: Kabupaten Purwakarta Juara Tiga Besar Nasional Peraih Akseptor KB Terbanyak
Kegaduhan dan kecurigaan yang saat ini terjadi di masyarakat juga dinilai oleh Dadang disebabkan karena kurang bijaksananya tim verifikasi memberikan pernyataan kepada media.
Seharusnya, apa yang dilakukan oleh Tim Verifikasi bentukan Wali Kota Bogor bisa memberikan rasa kepercayaan dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.