METROPOLITAN.ID - Pemerintah Kota Bogor nyatanya masih bingung dalam pembiayaan rencana pembangunan kereta api perkotaan atau trem.
Memang selain konversi angkot jadi bus Trans Pakuan, Pemerintah Kota Bogor juga gencar membahas pengembangan percepatan Trem.
Termasuk soal skema pembiayaan pengadaan dan operasional Trem.
Baca Juga: Cek Proyek Lanjutan Masjid Agung Kota Bogor, Bima Arya Tinjau Tangga Penghubung ke Alun-Alun
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah memimpin rapat pembahasan skema pembiayaan trem bersama PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan Ka Sub Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan Usaha DJKA Kementerian Perhubungan (Kemenhub), belum lama ini.
"Dalam rangka tindak lanjut trem. Kan kita sudah ada timnya. Sekarang kami minta pertimbangan dan saran dari DJKA Kemenhub terkait bagaimana sistem kerja sama, operasional dan pendanaannya," kata Sekda Syarifah Sofiah.
Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah mengatakan, dari DJKA Kemenhub menjelaskan ada beberapa metode pembiayaan trem.
Misalnya metode tender langsung atau metode penugasan kepada BUMD.
Dari penugasan kepada BUMD, BUMD bisa melakukan kerja sama lagi dengan pihak ketiga atau swasta.
Sehingga pendanaannya tidak dari APBD atau Pemerintah Kota Bogor hanya sekedar memberikan penyertaan modal pemerintah (PMP) saja.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca di Wilayah Jawa Barat 22 Juli 2023, Hujan Ringan di Sebagian Kota dan Kabupaten Ini
"Trem tidak bisa dibiayai pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, karena trem skalanya lokal bukan seperti KRL atau LRT yang bisa antar kota antar provinsi," jelasnya.
Syarifah Sofiah menjelaskan, berdasarkan perhitungan dibutuhkan dana sekitar Rp 1,7 triliun untuk membangun trem sepanjang 12 KM. Dengan anggaran sebanyak ini, tentu saja berat bagi Pemkot Bogor jika menggunakan APBD.