METROPOLITAN.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor dalam waktu dekat akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas kinerja yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengatakan, pihaknya akan menindak lanjuti masukan-masukan dari BPK. Bahkan tidak menutup kemungkinan pihaknya akan membentuk Pansus untuk membahas LHP BPK kepada Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut. "Memang temuannya tidak ada yang krusial, karena BPK ini sifatnya mengingatkan Pemkab Bogor, ada beberapa hal yang harus diselesaikan," kata Rudy kepada Metropolitan, belum lama ini. Dalam temuan tersebut, Rudy mencontohkan soal kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh RSUD Cibinong kepada pihak ketiga. Sehingga, lanjut dia, temuan tersebut harus segera diselesaikan dengan pegembalian uang. Tak hanya itu, sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan catatan kepada Pemkab Bogor. Dimana ada ribuan aset milik Pemlab Bogor terbengkalai yang disorot oleh komisi anti rasuah itu saat berkunjung ke Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu. KPK memberikan catatan keharusan pembenahan aset. Sebab dinilai akan merugikan pemerintah yang pada akhirnya berujung masalah. "Terkait manajemen aset daerah, total jumlah aset yang dikuasai Pemkab Bogor per 31 Desember 2020 adalah 5.804 bidang tanah. Jumlah aset yang telah bersertifikat sebanyak 1.957 bidang atau baru mencapai 33 persen. Masih ada 3.847 bidang yang belum bersertifikat," kata Kepala Satuan Tugas (Satgas) Bidang Pencegahan Direktorat Korsup Wilayah II KPK Dwi Aprilia Linda. Sementara itu, dalam momen Hari Jadi Bogor ke 539, Pemkab Bogor pun mulai berbenah, Pemkab Bogor mendapatkan sertifikat di 73 bidang tanah yang diperuntukan untuk sarana olahraga, terminal, pasar hewan, sekolah dan PSU, dari target 1.741 bidang di tahun 2021, sehingga aset pemda yang bersertifikat saat ini bertambah menjadi 2.154 bidang. (mam)