METROPOLITAN.id - Wacana perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga enam minggu kedepan, dirasa bakal memberatkan Pemerintah Kabupaten Bogor. Keberatan tersebut bukan tanpa alasan. Karena berkaitan dengan kesiapan anggaran di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Karena Pemkab Bogor harus kembali melakukan refocusing jika PPKM Darurat diperpanjang dalam kondisi yang saat ini terhimpit. "Memang berat, terutama bagi Pemda ya dimana memang persiapan yang harus dilakukan salah satunya anggaran. Kita harus bisa mengalah untuk kegiatan lain untuk digeser ke kesehatan," kata Ade Yasin, Kamis (15/7). Ia mengaku tidak bisa berbuat banyak, karena kebijakan tersebut diambil demi kebaikan dan kesehatan masyarakat. "Kita harus siap terkait keputusan pusat, toh ini untuk masyarakat karena dengan PPKM Darurat ini mengurangi tingkat aktivitas masyarakat," kata dia. Pada penerapan PPKM Darurat saat ini, pemerintah memberlakukan kebijakan tersebut selama 17 hari terhitung 3 Juli hingga 20 Juli mendatang. Dalam masa itu, pemerintah membatasi semua aktifitas masyarakat bahkan hingga kegiatan ekonominya. Seperti penutupan pusat perbelanjaan, pembatasan pengunjung dan jam operasional pada restoran dan hotel, hingga menutup tempat ibadah. Ade Yasin mengaku belum mengetahui pasti kenapa wacana tersebut ada. Sebab, setiap minggu PPKM Darurat selalu dievaluasi langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. "Setiap minggu kita evaluasi, bahkan kadang dua kali dalam seminggu. Kami sampaikan laporan kondisi di daerah saat evaluasi dilakukan," jelasnya. Meski demikian, Ade Yasin mengaku jika penularan covid-19 selama PPKM Darurat ini cukup tinggi. Karena untuk memutus rantai penularan covid-19 tidak dapat diselesaikan selama 17 hari. (mam)