METROPOLITAN.id - Pemerintah pusat resmi memperpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor pun tidak bisa berbuat banyak, meskipun sejumlah pihak keberatan dengan perpanjangan tersebut. "Kalau itu kebijakan pemerintah pusat dan demi kesehatan masyarakat kita harus jalani, Tapi memang persiapannya dari anggaran kita harus bisa mengalahkan kegiatan-kegiatan lain untuk ke kesehatan atau penanganan pandeni ini," kata Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor Ade Yasin. Ia mengaku dengan adanya kebijakan perpanjangan PPKM tersebut, Pemkab Bogor harus siap. Apalagi dengan adanya PPKM Darurat ini mengurangi tingkat ketertularan masyarakat karena setiap kegiatan sangat dibatasi dan diawasi. "Setiap minggu PPKM Darurat ini dievaluasi oleh pak Menko, bahkan seminggu bisa dua kali. Setiap saat kita laporkan, dari pusat juga mantau pergeerakan masyarakat melalui google trafic jadi yang ada kerumunan ketahuan," paparnya. Ade Yasin juga mengaku untuk menanggulangi penularan covid-19 ini memang tidak cukup waktu sebentar. Agar masyarakat benar-benar terhindar dari penularan covid. "Tapi kita mengurangi aktivitas, semata-mata untuk mengurangi mobilitas masyarakat dan ketertularan yang akhir-akhir ini cukup tinggi," kata dia. Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin menjelaskan, meski banyak pihak keberatan dengan perpanjangan PPKM Darurat, pihaknya tetap akan melaksanakan instruksi tersebut sesuai dengan arahan pemerintah pusat. "Tadi pak Asisten Pemerintahan, pak Kapolres dan pak Dandim sudah melakukan zoom meeting dengan pak Menko Marives untuk membahas soal perpanjangan PPKM ini," kata Burhan. Dengan adanya perpanjangan PPKM Darurat ini, Burhan mengaku Pemkab Bogor akan melakukan penanggulangan penyebaran covid-19 dengan menggencarkan vaksinasi massal. "Dengan perpanjangan PPKM tersebut kesempatan kita untuk terus melakukan vaksinasi kepada masyarakat. Hingga target vaksinasi kepada masyarakat tercapai," ungkapnya. (mam)