METROPOLITAN.ID - Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bogor membantah adanya dugaan pemotongan uang operasional di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.
Staf Sekretariat KPU Kabupaten Bogor, Hidayat mengatakan bahwa dirinya telah mengkonfirmasi dugaan tersebut kepada ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di wilayah Kecamatan Pamijahan. Namun menurutnya hal tersebut kemudian tidak dibenarkan.
“Sudah saya kontak dan diinfokan dari PPK kepada kedua Desa dimaksud, tidak ada pemotongan selain pajak, saya sedang minta bukti penyaluran dananya,” kata Hidayat saat dikonfirmasi.
Baca Juga: Lakukan Mitigasi Risiko Gangguan, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor Jaga Pasokan Air Saat Pemilu 2024
“Kalau kami lihat bukti penyalurannya meragukan, saya kirim tim ke pamijahan langsung untuk di kroscek dan kalau benar ada pungli atau pemotongan di luar pajak, pasti kami akan tindak,” kata dia.
Saat dikonfirmasi Ketua PPK Pamijahan, Budi Haryanto juga mengatakan hal serupa dan tidak membenarkan adanya dugaan sebagaimana yang tersebar.
"Silahkan aja di cek langsung ke KPPS. Saya pastikan tidak ada itu pemotongan honor KPPS atau lainnya," kata Budi Haryanto.
Baca Juga: Derma Express Hadir di Bogor, Tawarkan Glowing dengan Harga Terjangkau
Sebelumnya, tersebar isu bahwa terjadinya pemotongan uang operasional diluar rincian di atas yang dilakukan tim penyelenggara pemilu lainnya. Hal tersebut juga dikonfirmasi malalui keterangan Petugas KPPS di salah satu TPS di Kecamatan Pamijahan.
"Awalnya Rp13.300.000 ditransfer, cuman suruh dikembalikan secara Cash Rp1.000.000 ke PPS untuk operasional yang dipegang mereka,”kata petugas KPPS, sebut saja Ujang.
Ujang juga menuturkan bahwa kejadian serupa juga dirasakan oleh beberapa anggota KPPS dari Desa Cibitung Wetan, Desa Pamijahan, dan beberapa desa di Kecamatan Pamijahan lainnya.
Baca Juga: Jatirin Raih Suara Tertinggi di PKB, Pertahankan Kursi DPRD Kota Bogor di Pileg 2024
"Ada teman saya juga di Desa lain, biaya lain-lainnya tidak dijelaskan secara rinci hanya bilang untuk biaya operasional, bahkan biaya untuk pengadaan ATK sudah di diakomodir oleh PPS,"ucapnya.
"Nggak mau ditransfer, mereka malah minta secara langsung. Ngga tau kenapa,”tambahnya. (Devina Maranti)