METROPOLITAN.ID - Raendi Rayendra atau Dokter Rayendra secara resmi telah mendapatkan rekomendasi jadi Bakal Calon Wali Kota Bogor pada Pilkada 2024 dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dokter Rayendra pun mengaku senang, karena apa yang selama ini sudah dikerjakannya bersama tim dalam menyosong Pilkada 2024 Kota Bogor dapat berbuah manis, sehingga dirinya mendapatkan rekomendasi dari PKB.
"Alhamdulillah, Insya Allah (rekomendasi secara resmi akan segera diterima)," singkat Dokter Rayendra.
Baca Juga: Dokter Rayendra Luncurkan Program Rp100 Juta Setiap RW di Kota Bogor
Diketahui, DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara resmi mengumumkan 65 nama kandidat yang diberikan rekomendasi jadi Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada) pada Pilkada 2024.
Satu diantaranya ada nama Raendi Rayendra. Pria yang akrab disapa Dokter Rayendra itu mendapatkan rekomendasi jadi Bakal Calon Wali Kota Bogor.
Sekretaris DPC PKB Kota Bogor, Edi Kholki Zaelani membenarkan rekomendasi yang diberikan DPP untuk Dokter Rayendra jadi Bakal Calon Wali Kota Bogor. Namun, sifatnya baru sebatas surat tugas.
"Rekomendasi itu biasanya harus berpasangan. Kalau pribadi (satu kandidat) itu surat tugas," kata Edi Kholki Zaelani kepada Metropolitan.id, Rabu 29 Mei 2024.
Adapun, dijelaskan dia, setelah mendapatkan rekomendasi jadi Bakal Calon Wali Kota Bogor, biasanya ada beberapa tugas yang diberikan oleh DPP.
Diantaranya, mencari teman koalisi, menaikan atau meningkatkan elektabilitas dan popularitas melalui survei, hingga lain sebagainya.
"Jadi ada pointer-pointernya. Kita belum tahu isi surat tugasnya, nanti kita baca dulu," ucap Edi Kholki Zaelani.
"Biasanya, karena (PKB hanya memiliki) 4 kursi, (Dokter Rayendra) harus menggenapkan jadi 10 kursi (sesuai aturan), jadi ada tugas berkomunikasi dengan partai lain," ucap dia.
"Ada juga meningkatkan elektabilitas. Serta berkoordinasi dengan DPC, PAC dan ranting-ranting untuk berkonsolidasi," lanjut Edi Kholki Zaelani.
Disinggung apakah surat tugas ini bisa jadi jaminan kandidat akan diusung PKB pada Pilkada 2024 nanti, Edi Kholki Zaelani mengungkapkan, bahwa hal tersebut akan dievaluasi kembali oleh DPP.