Ia khawatir angka partisipasi pemilih di Pilkada 2024, khususnya di Kabupaten Bogor, minim.
Bukan tanpa alasan, Yusfitriadi mengaku hasil survei yang dilakukan pihaknya menunjukan lebih dari 50 persen responden yang belum menentukan akan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) atau tidak.
"Ini tentu menjadi PR bagi KPU agar terus mensosialisasikan kepada masyarakat. Angka tersebut tentu cukup tinggi, tapi apakah bisa dikejar dengan waktu kurang dari dua bulan ini? Saya harap KPU bisa melakukan terobosan lain juga, jangan sampai juga masyarakat ini malas ke TPS karena yang dekat menjadi jauh," terangnya.
Baca Juga: Geger Mayat Perempuan Ditemukan di Tengah Kebun Singkong, Hanya Kenakan Rok dan Bra
Yusfitriadi juga menyoroti soal peran pemerintah daerah dalam menyosialisasikan Pilkada 2024 yang dianggap masih kurang serius.
Hal itu terbukti dari minimnya baliho sosialisasi yang dipasang pemerintah hingga tingkatan paling bawah.
"Kita lihat saja seperti HJB (Hari Jadi Bogor) banner dipasang di mana-mana, tapi kalau Pemilu apakah seperti itu? Saya anggap ini Pemerintah tidak serius dalam Pemilu. Masih ada waktu untuk kita bersama-sama mengajak warga untuk menyukseskan Pilkada 2024," tegas Yusfitriadi.
Baca Juga: 5 Smartphone Lipat yang Akan Bersaing Ketat pada Tahun 2025
Ketua Prima DMI Kabupaten Bogor Angga Widyatama Putra mengaku saat ini masih banyak pemilih pemula atau Gen Z belum mengetahui secara utuh itu Pilkada 2024.
Ia berharap KPU Jabar dan KPU Kabupaten Bogor semakin intens melakukan sosialisasi.
"Kami juga di Prima DMI Kabupaten Bogor tentu siap membantu KPU untuk mensukseskan Pilkada 2024 dengan lancar," ujarnya.
Selanjutnya, Ketua Pokwan DPRD Kabupaten Bogor Saeful Ramadhan mengajak para jurnalis untuk turut serta mengedukasi masyarakat terkait Pilkada 2024.
Ia menegaskan, peran jurnalis sangat penting dalam menyebarkan informasi dan mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin.
"Kita harus independent dalam pemberitaan, tapi kita juga punya tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat," pungkasnya.***