METROPOLITAN.ID - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan tegas menyatakan, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang masih aktif dilarang untuk terlibat dalam politik praktis.
Menurutnya, hal ini bukan hanya sekadar aturan formal, tetapi juga merupakan bagian dari semangat reformasi TNI yang telah diterapkan sejak akhir 1990-an.
Penegasan ini disampaikan dalam sebuah pertemuan dihadapan 38 Ketua DPD Partai Demokrat yang berlangsung baru-baru ini.
Baca Juga: Indra Sjafri Unggah Momen Haru di Kuburan Sang Ibu Usai Dipecat PSSI
Dalam kesempatan tersebut, SBY mengingatkan kembali, netralitas TNI merupakan prinsip fundamental yang harus dijaga demi menjaga stabilitas nasional dan demokrasi di Indonesia.
"Dulu waktu saya masih di militer, dalam semangat reformasi, TNI aktif itu tabu untuk memasuki dunia politik, politik praktis," ujarnya melalui akun YouTube resmi Partai Demokrat yang dikutip pada Senin, 24 Februari 2025.
SBY menjelaskan bahwa reformasi ABRI dilakukan untuk memastikan bahwa militer tetap fokus menjalankan tugas pokoknya, yaitu menjaga pertahanan dan keamanan negara.
Baca Juga: Kokaga Saba Budaya, Kepala Desa di Bogor Touring ke Baduy Belajar Ketahan Pangan
Menurutnya, salah satu doktrin utama yang ia susun saat itu adalah keharusan bagi prajurit yang ingin terjun ke dunia politik untuk terlebih dahulu mengundurkan diri dari dinas aktif.
"Itu salah satu doktrin yang kita keluarkan dulu, pada saat reformasi ABRI. Saya menjadi ketua tim reformasi, dan kami menjalankannya dengan penuh kesadaran. Saya benar-benar tergugah dan terinspirasi oleh prinsip ini: kalau masih jadi jenderal aktif, jangan berpolitik. Kalau mau berpolitik, pensiun dulu," tegasnya.
Sebagai bukti komitmennya terhadap prinsip tersebut, SBY kemudian menyoroti keputusan putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
AHY diketahui memutuskan untuk mundur dari dunia militer pada tahun 2016 saat berpangkat mayor demi bisa berkiprah di dunia politik.
"Oleh karena itu, Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer lainnya yang dulunya memiliki karir cemerlang, saat memutuskan untuk beralih dari dunia militer ke pemerintahan atau politik, mereka harus memenuhi syarat utama, yaitu mengundurkan diri. Inilah salah satu gagasan utama yang kita rumuskan dulu," jelas SBY.