METROPOLITAN.ID - Kebutuhan akan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang merata di Kota Depok mendapat perhatian serius dari legislatif.
Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Depok, Abdul Khoir secara tegas mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk segera merealisasikan pembangunan dua Puskesmas dan tiga Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) baru di tahun anggaran 2026.
Dorongan ini disampaikan Khoir saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Depok. Ia menyoroti langsung kelangkaan fasilitas dasar di beberapa wilayah, terutama di daerah pemilihannya.
Fokus utama Fraksi PKB adalah wilayah Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, yang hingga kini belum memiliki Puskesmas sendiri. Keluhan masyarakat terkait akses kesehatan pun menjadi dasar utama usulan ini.
"Kami dari Fraksi PKB mengapresiasi apa yang kami usulkan tentang pelayanan dasar kepada masyarakat mengenai puskesmas bisa direalisasikan di tahun 2026," ujar Abdul Khoir, Kamis 06 November 2026.
Tidak hanya di Leuwinanggung (yang masuk Dapil Tapos-Cilodong), Khoir menambahkan bahwa pembangunan Puskesmas juga direncanakan di wilayah Kelurahan Pancoran Mas.
"Alhamdulillah, tahun depan ada penambahan dua Puskesmas di Kota Depok," jelasnya penuh harap, memastikan bahwa warga di dua wilayah padat tersebut tidak perlu lagi menempuh jarak jauh untuk layanan kesehatan dasar.
Selain kesehatan, Khoir juga menyoroti pentingnya pemerataan pendidikan negeri. Ia secara khusus mendorong percepatan pembangunan tiga SMP Negeri yang lahannya sudah dibebaskan oleh Pemkot Depok.
Tiga sekolah yang didorong untuk dibangun adalah SMPN 33, SMPN 35 dan SMPN 36
Khoir menyayangkan jika investasi besar Pemkot dalam pembebasan lahan ini tidak segera dilanjutkan dengan pembangunan fisik, sehingga masyarakat belum bisa menikmati hasilnya.
"Saya juga mendorong pembangunan tiga SMP Negeri. Alangkah sayangnya jika investasi dari pemerintah kota Depok ini tidak bisa dinikmati masyarakat kota Depok kalau lahannya ada tapi pembangunannya belum ada," tegas Khoir.
Ia mendesak agar tahun 2026 menjadi tahun penyelesaian Detail Engineering Design (DED) sekaligus tahun pelaksanaan pembangunan ketiga sekolah tersebut. Kebutuhan sekolah negeri ini dirasa mendesak, terutama di Jatijajar, Sukmajaya, dan Cimanggis.
"Walaupun program RSSG (Rintisan Sekolah Swasta Gratis) sudah berjalan, tetapi masyarakat masih menginginkan adanya sekolah negeri di Kota Depok karena sebuah kebutuhan dasar," pungkasnya, menegaskan komitmen Fraksi PKB untuk mengawal hak dasar masyarakat Depok di sektor kesehatan dan pendidikan. (Agus)