METROPOLITAN - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai bahwa ada tantangan besar di balik penyelenggaraan pilkada 2018 dan pilpres 2019. Beban ganda penyelenggaraan yang dilakukan serentak ini dapat mempertaruhkan integritas KPU dan Panwaslu. Hal itu dikatakan Titi saat menjadi narasumber sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) isu-isu strategis Undang-Undang Nomor 7/2007 tentang pemilihan umum di Hotel Hayati, Kota Bogor, kemarin.
Menurut Titi, tantangan pemilu 2019 sangat besar karena tahapan pemilu tersebut beririsan dengan pilkada 2018. Sehingga, KPU dan Panwaslu akan disibukkan dengan seluruh tahapan yang seluruhnya dilakukan bersamaan. “Beban ganda penyelenggaraan dapat dibayangkan sebegitu besarnya. Contoh KPU Kota Bogor menyelenggarakan empat pemilihan umum sekaligus dari pilwalkot, pilgub, pileg hingga pilpres,” kata Titi.
Dengan demikian, sambung Titi, situasi tersebut menjadi tantangan apakah penyelenggara pemilu bisa menjaga integritas agar dapat melayani dengan optimal semua jenis pemilihan yang ada. “Harus dipastikan pemilih terdaftar dengan baik,” ingatnya.
Tak hanya itu, lanjut dia, partai politik juga akan terkena dampak dari sistem pemilu serentak tersebut. Disaat partai harus konsolidasi ditingkat lokal untuk pencalonan wali kota, tetapi dia juga harus memikirkan kepesertaanya di 2019. Titi berharap dalam penyelenggaraan pemilu nanti tidak ada manipulasi yang melibatkan penyelenggara atau provokasi dari peserta dalam proses demokrasi tersebut. Karena tak dipungkiri isu provokasi konflik hingga isu sara masih menghantui situasi politik di Jawa Barat. “Banyak kepentingan, bisa jadi provokasi konflik di lapangan. Jangan sampai politisisasi sara dan menguat politik identitas karena isu kedaerah yang tidak diimbangi rasionalitas politik memperburuk kompetisi di Jawa Barat,” ujarnya.
Sementara Komisioner KPU Kota Bogor Bambang Wahyu menjelaskan, FGD ini merupakan analisa dari sejumlah narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan tersebut. Dalam diskusi itu, sejumlah kelemahan dan kelebihan di pilkada serentak dijelaskan dan dibahas rinci oleh narasumber dan peserta acara. Seperti efisiensi dan efektivitas untuk penyelenggara pemilu serentak tetap menyisakan berbasis biaya tinggi. “Dilihat dari berbagai macam perspektif agar audiens bisa memahami isu strategis,” singkatnya.
(rez/b/ram/run)