METROPOLITAN - Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) Yusfitriadi menilai potensi masalah yang paling rawan saat pilkada 2018 adalah keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahkan, keterlibatan ASN sangat kuat tidak hanya ketika petahana maju.
“Potensi masalah yang paling tertinggi adalah keterlibatan ASN. Di semua darah termasuk Kabupaten Bogor, ternayata masalahnya pun tidak hanya ketika incumbent naik, ketika incumbent tidak naik pun keterlibatan ASN itu tinggi,” kata lelaki yang akrab disapa Kang Yus kepada Metropolitan, kemarin.
Menurut Kang Yus, ada bentuk keterlibatan ASN yang paling lazim ditemui. Yang pertama adalah dalam hal pembuatan kebijakan yang menguntungkan koloninya. Yang kedua, ASN kerap kali membuat kebijakan mempermudah kegiatan program. Contohnya kegiatan olahraga dan lainnya yang kemudian dipolitisasi karena yang membuka acara adalah bakal calon. “Hasil penelitian ICW, ada ratusan kabupaten/kota dalam pilkada 2014 lalu yang dana bansosnya naik sampai 900 persen satu tahun sebelum pilkada dimulai. Ini jelas arahnya,” terangnya.
keterlibatan ASN dalam mengonsolidasikan ASN di tingkat bawah juga sangat tinggi. Biasanya jelang pilkada banyak bakal calon dari ASN yang mengumpulkan aparat desa, guru dan lainnya dengan dalih-dalih tertentu. Padahal, konsolidasi tersebut tidak lain untuk menggalang dukungan lewat kewenangan yang dimiliki ASN. “Kemudian penggunaan fasilitas negara juga banyak sekali terjadi. Sehingga banyak modus yang melibatkan ASN,” ungkap Kang Yus.
Untuk meminimalisasi persoalan tersebut, Kang Yus meminta masyarakat berani melapor. Dirinya juga meminta lembaga penindak ASN seperti Badan Kepegawaiaan Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) berani menindak tegas segala bentuk keterlibatan ASN dalam politik praktis. “Bagaimanapun, BKPP harus segera menegakan hukum bagi ASN yang mengikuti kegiatan parpol atau calon. Panwas juga harus memiliki data yang valid tentang keterlibatan ASN. Karena tanpa data valid akan sulit menindaknya. Peran ASN bisa menjadi apa saja dengan dalil apa saja. Tapi jika panwas jeli itu bisa dilihat,” tagasnya.
Saat ini, ada sejumlah ASN yang digadang-gadang bakal maju di pemilihan bupati (pilbup) Bogor 2018. Mereka adalah Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bogor TB Luthfie Syam, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dace Supriadi, Camat Jonggol Beben Suhendar dan Sekretris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor Asep Ruhiyat. Dari keempat nama tersebut, Asep Ruhiyat memilih jalur independen. Sementara tiga lainnya yaitu Luthfie, Dace dan Beben tercatat mengikuti penjaringan di partai politik yaitu melalui Partai Demokrat.
(fin/b/sal/run)