SK KOALISI PAN-GOLKAR MASIH TUNGGU RESTU DPP

Kemarin kami rapat pleno di DPD Kabupaten Bogor dipimpin Ketua Harian DPW PAN Jawa Barat (Jabar) Hasbullah Rahmad. Hasil plenonya menindaklanjuti MoU dengan Golkar

ARIF ABDI Ketua DPD PAN Kabupaten Bogor

PAN Kabupaten Bogor menggelar rapat pleno yang diikuti seluruh pengurus harian di kantor sekretariatnya, baru-baru ini. Pleno ini menindaklanjuti MoU yang sudah dibangun PAN dengan Partai Golkar terkait dukungan kepada bakal calon (balon) bupati Bogor dari Partai Golkar, Ade Ruhandi atau akrab disapa Jaro Ade. “Kemarin kami rapat pleno di DPD Kabupaten Bogor dipimpin Ketua Harian DPW PAN Jawa Barat (Jabar) Hasbullah Rahmad. Hasil plenonya menindaklanjuti MoU dengan Golkar,” kata Ketua DPD PAN Kabupaten Bogor Arif Abdi kepada Metropolitan, kemarin.

Dalam pleno tersebut, Arif menyampai­kan perkembangan politik di Bumi Tegar Beriman termasuk hasil MoU koalisi yang telah dibangun dengan Partai Golkar Ka­bupaten Bogor ke DPW Jabar. Selanjutnya DPW akan membahasnya dengan DPP untuk mendapat persetujuan resmi berupa Surat Keputusan (SK). “Intinya kami sudah sam­paikan peta politik dan semuanya termasuk koalisi dengan Golkar agar ditindaklanjuti segera. Untuk saya rekomendasinya sudah keluar sejak lalu, tinggal untuk yang koalisin­ya yang belum, baru di tingkat kabupaten,” terangnya.

Arif Abdi pun berharap SK yang keluar nanti sesuai yang sudah disepakati dengan Partai Golkar Kabupaten Bogor. Di Jabar sendiri, PAN sudah sepakat membangun koalisi bersama PKS dan Gerindra. Saat ditanya soal kemungkinan searah, Arif Abdi mengaku tidak ada perintah yang mengharuskan lin­ear dengan koalisi di Jabar. “Tapi nggak ada perintah ke bawah atau ke kami harus sama dengan Jabar. Tidak mesti linier, tergantung situasi yang ada di kota/kabupaten masing-masing. Intinya DPW tidak pernah memerin­tah harus sesuai dengan Jabar,” aku Arif Abdi.

Meski demikian, Arif belum tahu kapan SK tersebut akan keluar. Yang pasti Arif Abdi in­gin SK tersebut keluar sebelum pendaftaran pasangan calon bupati dan bupati Bogor 2018 dibuka pada 8 Januari. “Nanti tergan­tung DPW ke DPP-nya, karena itu sudah menjadi tugas DPW ke DPP. Mudah-muda­han sebelum masa pendaftaran sudah keluar SK-nya,” pungkasnya. (fin/b/ram/run)