Komisioner KPU Kabupaten Bogor Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Mustaqim mengatakan, pendidikan politik kepada masyarakat menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya KPU. Untuk sosialisasi di tingkat paling bawah, KPU lebih memanfaatkan panitia adhock yang secara hierarki berada di bawah KPU. “Kalau KPPS itu nanti efektifnya satu bulan sebelum pemungutan, sekarang baru akan proses perekrutan. Panitia adhock ini yang menjadi penyambung untuk kegiatan sosialisasi di tingkat bawah karena secara hierarki kami berjenjang,” kata Mustaqim usai sosialisasi KPU bersama oganisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di aula KPU Kabupaten Bogor, kemarin.
Sementara itu, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menjelaskan, sosialisasi menjadi konsekuensi dari sistem pemilihan secara demokratis saat ini. Dalam momentum ini, sosialisasi menjadi kewenangan KPU meski seluruh pihak juga bertanggung jawab melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. “Apalagi untuk pemilih pemula, sosialisasi harus berbasis pendidikan politik. Agar berjalan baik, harus dilakukan sosialisasi, berapa pun biaya yang diperlukan. Karena satu suara pun berharga dan menentukan siapa pemenangnya. Jadi tidak boleh diabaikan walaupun hanya satu suara,” kata Emrus kepada Metropolitan.
Selain itu, Emrus menilai bahwa sosialisasi juga harus dilakukan tidak hanya dari forum formal. Sosialisasi bisa dilakukan melalui obrolan santai di warung kopi hingga di forum-forum keluarga. Menurutnya, sosialisasi sangat berkorelasi dengan tanggung jawab masyarakat dalam menentukan pilihannya sehingga harus dilakukan dengan baik. “Masyarakat harus menentukan pilihannya atas dasar visi, misi dan program serta sosok pasangan calon. Jangan sampai masyarakat terjebak terhadap kepentingan politik tertentu. Karena itu, saya berharap rakyat harus kritis. Pilihlah calon yang membawa program dan perubahan ke arah lebih baik,” pungkasnya.
(fin/b/els/run)