METROPOLITAN - Usai pemilihan wali kota (pilwalkot) Bogor 2018, pengamat politik dari Universitas Djuanda Beddy Irawan meminta pasangan Bima Arya-Dedie A Rachim tidak menunda-nunda Pekerjaan Rumah (PR)-nya. Beddy mengatakan, kepemimpinan Bima di periode pertama sudah cukup memahami segala dinamikanya. Karena itu sekarang tinggal di akhir masa jabatan dan memasuki jabatan baru dan itu akan selalu estafet dari periode ke periode. “Di Kota Bogor, pemenang pilkada kemarin keduanya adalah bagian dari masa pemerintah sebelumnya. Di kabupaten yang terpilih kan wakil ketua dewan dan di Kota Bogor adalah petahana,” ujarnya. Menurut Beddy, pemerintah sekarang tidak ada lagi alasan bagi mereka berkelit. Harus bisa menyelesaikan pekerjaannya dan memberi masyarakat kepuasan. Sejauh ini Bima Arya sudah membangun dan menata kota dengan dibuatnya beberapa taman dengan berbagai hiasan di dalamnya. Namun di periode keduanya nanti, Bima diharapkan betul-betul menuntaskan permasalahan lainnya yang ada di Kota Bogor, khususnya kebutuhan primer masyarakatnya sendiri. Ia melanjutkan, karena pembangunan itu tidak hanya dari fisik kota saja, tetapi harus selaras dengan pembangunan dan menciptakan kualitas SDM Kota Bogor juga. Faktanya, masih ada masyarakat kota yang masih di bawah garis kemiskinan. Belum lagi permasalahan pelajar tawuran, kemacetan serta masalah transportasi dan permasalahan lainnya di masa periode sebelumnya. “Di periode kedua ini semoga Bima menyelesaikannya dengan baik dan benar. Tepat pada sasarannya, terlebih wakil Bima yakni Dedie jebolan KPK yang tentunya bisa menyelesaikan masalah administrasi yang terjadi di Kota Bogor,” bebernya. Beddy menambahkan, dengan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim diharapkan bisa membantu mewujudkan pemerintahan yang efektif. Ketika ada permasalahan yang sangat fenomenal di Kota Bogor, ada banyak yang menyangkut aspek dan kepentingan rakyat, tentuya Dedie bisa menyelesaikannya dan tidak memberi celah kepada pejabat pemerintah daerah untuk melakukan KKN. “Saya harap ilmu yang dimiliki Dedie di KPK bisa diterapkan di Kota Bogor, sehingga pejabat yang hendak berbuat nakal berpikir dua kali dan Kota Bogor terbebas dari kasus korupsi,” pungkasnya. Sementara itu, Ketua DPD Golkar Kota Bogor Tauhid Tagor mengatakan, persoalan yang belum dituntaskan di periode pertama tentunya jadi PR bagi Bima di periode kedua dan itu jadi program prioritasnya. Sebagai parpol pengusung, tentu pihaknya meminta kepada pasangan Badra untuk menuntaskannya. Seperti masalah kemacetan yang masih kerap terjadi di Kota Bogor yakni dengan program rerouting angkot. “Tim pengusung Badra tentunya mengingatkan Bima Arya agar persoalan di periode pertama bisa dituntaskan. Untuk mengatasi persoalan tersebut tentu bukan hanya Bima saja, tetapi harus ada dukungan dari DPRD dan seluruh elemen masyarakat Kota Bogor,” bebernya. Usai pilwalkot kemarin, lanjut Tagor, komunikasi dengan semua tim pengusung Badra masih tetap terjalin. Tentnya ke depan dirinya berharap Kota Bogor lebih baik dan terjalin sinergitas antara pemerintah daerah dengan DPRD dan seluruh instansi. “Kita terus mendorong kepemimpinan Bima-Dedie dalam memajukan Kota Bogor yang lebih baik,” pungkasnya. (ads/b/sal/run)