METROPOLITAN - Pakar psikologi politik Hamdi Muluk mengkritik respons awal kubu Prabowo Subianto soal pengakuan penganiayaan Ratna Sarumpaet. Pengakuan itu dinilai harusnya dibawa ke ranah pidana, bukan langsung ke politik.
”Kalau ada laporan seseorang dianiaya itu ranah pidana. Hal pertama yang harus dilakukan, dilaporkan ke polisi. Nah ini wilayahnya di pidana. Tapi ini langsung ditarik ke politik. Ada loncatan, karena langsung ditarik ke narasi politik,” ujar Hamdi dalam diskusi ’Ancaman Hoax dan Keutuhan NKRI’, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, kemarin.
”Seharusnya ketika ada informasi harus diverifikasi dulu. Hal itu yang absen dalam kasus Ratna. Ada proses yang lompat,” imbuhnya. Hamdi menyayangkan capres nomor urut 02 sekaligus Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Waketum Gerindra Fadli Zon, dan tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) lainnya tidak melaporkan pengakuan Ratna tersebut. Malah, Prabowo dan Fadli Zon cs ikut menyuarakan kebohongan itu.
”Tapi kan aparat hukum tidak bekerja dengan narasi. Saya berharap, dengan pengakuan itu respons yang paling tepat, saya kritik Pak Fadli, yang dilaporkan Bu Ratna, sebagai pejabat publik adalah mendorong Bu Ratna lapor. Tapi waktu itu bapak bilang ada embel-embel Bu Ratna nggak mau lapor karena trauma dan pesimistis dengan polisi. Ini menurut saya ini tidak boleh keluar dari pejabat publik seperti Bang Fadli,” tutur Hamdi. (dtk/sal)