Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilpres 2019 berlangsung hari ini di Mahkamah Konstitusi (MK). Segala persiapan sudah dilakukan, termasuk soal jaminan independensi kesembilan hakim.
HAKIM I Gede Dewa Palguna mengaku pihaknya telah siap menghadapi sidang sengketa pilpres. Ini setelah dilakukan secara teknis tentang fasilitas yang berada di ruang sidang. I Gede pun meyakini sembilan hakim konstitusi di MK dijamin independensinya dalam memutus sengketa pilpres 2019. “Kalau soal independensi itu berapa kali pun kami membuat pernyataan akan tetap sama, bahwa kami pasti akan independen dan imparsial,” kata I Gede.
Menurutnya, untuk menguji netralitas dan independensi sembilan hakim konstitusi, pihaknya meminta publik untuk terus mengikuti jalannya persidangan. Biar masyarakat yang akan menilai sendiri cara kinerja para hakim konstitusi tersebut.
I Gede pun meyakini para hakim konstitusi tidak akan terbawa oleh berbagai isu miring yang tengah berkembang. Karena cara mengeceknya gampang, ikuti persidangannya, ikuti putusan dan baca pertimbangan hukumnya, kemudian kaitkan dengan amar putusan.
“Jadi kami harus mengatakan berkali-kali jangan meragukan independensi dan imparsialitas kami. Karena itu adalah harga yang tidak bisa ditawar-tawar,” sambungnya.
Jika indenpendensi sembilan hakim konstitusi hilang, jelas I Gede, marwah MK tidak lagi akan berdiri secara tegak. Ia pun memastikan para hakim konstitusi akan mematuhi aturan yang ada.
“Tetapi prinsip yang tidak boleh dilanggar hakim adalah independensinya, imparsialitasnya dan sekarang ditambah dengan keterbukaan dalam proses,” jelas Gede.
Menanggapi hal itu, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti meyakini sembilan hakim konstitusi akan bersikap netral dan profesional dalam memutuskan gugatan PHPU pilpres 2019. “MK netral dan banyak studi yang menunjukkan bahwa putusan-putusan mereka memang netral,” ucap Bivitri.
Artinya, dengan rekam jejak dan integritasnya, jelas Bivitri, para hakim MK tak akan bisa terpengaruhi tekanan atau aksi massa. Menurutnya, hakim MK juga tak mungkin mengabulkan gugatan yang lemah dan dampak yang tidak signifikan guna mengubah hasil pilpres. “Tekanan massa nggak akan berpengaruh kok. Apalagi para hakim dipilih berdasarkan integritas yang jelas,” tegas Bivitri.
Untuk diketahui, MK akan mulai menggelar sidang perdana gugatan hasil pemilu presiden pada Jumat (14/6). Dalam sidang gugatan yang diajukan kubu Prabowo-Sandi ini, MK akan memutuskan lanjut atau tidaknya sengketa ke tahapan persidangan dengan mempertimbangkan permohonan beserta barang bukti yang diajukan (Putusan Sela, red).
Jika berlanjut, maka pada 17-24 Juni, MK menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan pembuktian. Ini termasuk rangkaian dalam proses persidangan sengketa. Pada 28 Juni, MK akan membacakan putusan sengketa pilpres. (jp/els/run)