“Padahal tidak ada instruksi ataupun imbauan apa pun. Apalagi mewajibkan mahasiswanya untuk ikut aksi. Jika ada, itu pun hak mereka. Sekali lagi, tidak ada dosen yang mewajibkan mahasiswanya untuk ikut Aksi 212 sebagaimana yang diinformasikan,” ungkapnya.
Di UIKA, sambungnya, UTS sudah terjadwal dan nilainya pun harus sudah masuk maksimal seminggu setelah UTS berlangsung. Dari jadwal sesuai kalender akademik, UTS semester ini berlangsung 5-17 November. Artinya nilai ujian dari dosen wajib masuk maksimal 24 November. Jika tidak, maka sistem akademik akan memberi teguran pada dosen terkait. “Sementara yang kita tahu Aksi 212 kan baru digelar 2 Desember, jadi nggak mungkin bisa nilai UTS digantikan dengan kehadiran aksi,” ucapnya.
Kegaduhan yang terjadi di kampus UIKA hingga menyebar ke medsos pun sampai ke telinga orang nomor satu di kampus.
Rektor UIKA Bogor Bahrudin menjelaskan, UIKA sebagai institusi pendidikan tidak mengimbau, apalagi sampai mewajibkan civitas akademikanya mengikuti atau menghadiri Reuni 212. Ia mengaku UTS diselenggarakan 5-17 November dan nilai harus sudah masuk seminggu setelah pelaksanaan. “Sehingga tidak rasional kalau nilai UTS dikaitkan denga Reuni 212, 2 Desember 2018, yang baru akan dilaksanakan,” katanya.
Meski begitu, adanya jadwal ujian UTS yang akan dilangsungkan lewat dari jadwal, apalagi isu diganti kehadiran di Aksi 212 sebagai pengganti nilai UTS, secara akademis bisa dikatakan sebagai penyimpangan. “Sesungguhnya perkuliahan, UTS, UAS dan nilai ujian, sudah sistemik. Jadi itu penyimpangan. Kalau UTS baru dilaksanakan Senin depan juga tidak masuk sistem nilai,” tegasnya.
Sementara itu, dosen yang diduga meminta mahasiswanya ikut dalam aksi, Dahlan, tidak memberi jawaban apa pun terkait berita yang kadung viral itu. (ryn/ogi/yos/d/feb/run)