PENGAMAT politik, Yusftriadi, mengatakan bahwa saat ini konstruksi Undang-Undang Pemilu memberikan kontribusi terhadap tidak maksimalnya demokratisasi di internal partai. Kondisi ini terlihat dari kader yang ingin maju di daerah harus mendapat rekomendasi dari DPP. Sehingga, pengurus di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tidak memiliki otonomi penuh.
“Akibatnya, partai yang akan mengusung kadernya di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota digantungkan pada dinamika dan dialektika di tingkat pusat,” kata lelaki yang akrab disapa Kang Yus kepada Metropolitan, kemarin.
Menurut Kang Yus, kondisi ini juga menjadi salah satu yang berpengaruh terhadap ketidakpastian kekuatan-kekuatan politik yang akan mengikuti pilkada di Kabupaten Bogor. Sebelumnya, yang sangat jelas terlihat adalah Partai Golkar. Sejak awal Ketua DPD Golkar Kabupaten Bogor Ade Ruhandi atau Jaro Ade sangat merasa aman ikut pilbup Bogor karena sudah mengantongi rekomendasi dari ketua sebelumnya, Setnov. Namun karena masalah hukum, Setnov harus diganti.
“Hasil munaslub inilah yang akan menentukan siapa yang akan direkomendaaikan oleh DPP hasil munaslub. Karena posisi Jaro Ade yang direkomendasikan oleh Setnov, maka bukan tidak mungkin rekomendasi akan berubah. Tapi hal ini tergantung tingkat komunikasi dan kepercayaan yang dimiliki Jaro Ade ke DPP Golkar hasil munaslub,” ungkapnya.
Meski demikian, jika memang surat rekomendasi yang telah dikeluarkan ke Jaro Ade berubah, ada konsekuensi yang harus dipertimbangkan. Sebab, Jaro Ade-lah yang sudah membangun basis Golkar di Kabupaten Bogor termasuk membangun elektabilitas jelang pilkada. Kondisi ini memungkinkan terjadinya gejolak jika terjadi perubahan rekomendasi.
“Bukan tidak mungkin ketika rekomendasi DPP berubah, maka akan terjadi gejolak. Bahkan sangat mungkin akan ada eksodus ke parpol lain yang mau mengusung Jaro Ade nantinya untuk menjadi calon bupati,” tutup Kang Yus.
Sementara itu, Golkar Kabupaten Bogor meyakini peralihan itu tidak akan mengubah rekomendasi yang keluar lantaran sudah dilalui sesuai mekanisme yang ada. Untuk pemilihan bupati (pilbup) Bogor 2018, DPP Golkar telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Ketua DPD Golkar Kabupaten Bogor Ade Ruhandi atau Jaro Ade. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor Arman Salam meyakini rekomendasi tersebut tidak akan berubah lantaran proses penetapannya sudah melalui berbagai tahapan dan mekanisme yang semestinya. “Partai Golkar punya mekanisme dan aturan berdasarkan AD-ART dan aturan organisai yang baku. Karena golkar ini partai modern, bukan partai baru. Terkait rekomendasi, ada tahapan-tahapan administrasi yang harus dilakukan. Bukan soal suka atau tidak suka,” kata Arman kepada Metropolitan, kemarin.
Menurut Arman, rekomendasi untuk Jaro Ade telah melalui serangkaian proses. Mulai dari rapat pleno yang diperluas ke pleno akbar yang kemudian diputuskan melalui komunikasi dan diskusi. Di samping itu, saat ini Jaro Ade memang menjadi kader Golkar yang paling mumpuni untuk mewakili Golkar berebut kursi nomor satu di Bumi Tegar Beriman. “Politik memang dinamis, bisa saja berubah tapi akan sulit. Kecuali memang ada satu kekuatan lain seperti ada hasil survei yang mengimbangi atau dalam penetapan rekomendasi di tingkat lokal ada cacat administrasi. Ini kan tidak, rekomendasi yang sudah keluar sudah melalui tahapan yang semestinya,” paparnya.
Terkait hubungan emosional, Arman juga memastikan tidak ada masalah siapa pun yang memimpin partai Golkar. Hubungan DPD Golkar Kabupaten Bogor dengan DPP pun terbilang baik terlebih Airlangga juga berasal dari Bogor. “Faktanya semua DPD di Indonesia mendukung munaslub termasuk Jaro Ade, sehingga bisa langsung aklamasi. Dan saya kira untuk daerah lain pun tidak akan ada masalah. Semua akan sesuai dengan yang telah diputuskan,” pungkas Arman.
Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris DPD Golkar Kota Bogor Heri Cahyono. Heri memastikan penetapan Ketum Golkar baru ini tidak akan ada perombakan surat rekomendasi pilkada dan struktur pengurus di daerah. Kendati demikian, ia tetap mempercayai terpilihnya Airlangga, Partai Golkar dapat menjadi lebih baik ke depannya. “Insya Allah Golkar lebih baik,” singkatnya.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartanto resmi menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan posisi Setya Novanto hasil Rapat Pleno Partai Golkar, (13/12). Airlangga akan dikukuhkan secara resmi saat musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang disepakati digelar pada 19-20 Desember. (fin/rez/c/ram/run)
